LIMAPULUH (Waspada): Terkait belanja bunga tahun 2025 alokasi anggarannya merupakan biaya pengelolaan atas pinjaman daerah (PEN) kepada PT. SMI tahun 2020 yang dibayarkan setiap tahun sampai 2028.
Pj. Bupati Batubara yang diwakili Asisten III Renold Asmara, AP, SH mengatakan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara sebagai jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS R.APBD TA.2025, Senin (22/7).
Salah satunya Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Batubara melalui juru bicaranya Rohadi yang menyoroti pembiayaan daerah dan dipergunakan sebagai pengeluaran pembiayaan dengan tujuan untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman PEN kepada PT.SMI yang telah jatuh tempo.
FPG berpandangan secara umum pembayaran cicilan pokok utang pinjaman tersebut setiap tahunnya cukup membebani anggaran daerah.
Fraksi Partai Gerindra soal penyusunan anggaran rancangan KUA-PPAS, Pemkab Batubara terus melakukan evaluasi dengan memperhatikan kondisi realisasi pencapaian tahun sebelumnya dan berupaya melakukan perbaikan dengan mempedomani Permendagri No: 77 tahun 2020, sehingga struktur APBD lebih realistis.
Proses penyusunan dan pembahasan rancangan ini dilakukan secara transparan dalam dokumen sudah memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan dasar yakni pendidikan,kesehatan dan infrastruktur.
Pemkab Batubara tetap memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD Batubara dan mensingkronkan dengan program prioritas dan ketersediaan anggaran.
Bantuan rumah ibadah sudah dialokasikan pada belanja sekretariat daerah dengan memperhatikan usulan dan ketersediaan. Termasuk dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, mendorong OPD bekerja secara maksimal dan memperhatikan setiap kualitas pekerjaan sehingga hasilnya bermanfaat dalam waktu lama
Terkait pembayaran utang, Pemkab Batubara selalu bekomitmen menyelesaikan secara tepat waktu agar beban utang tidak menjadi permasalahan ke depannya.
Kemudian berupaya agar peningkatan pembangunan kondisi ekonomi makro di Batubara secara garis besar menunjukan progres ke arah yang lebih baik.
Indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang berangsur pulih dari minus (-0,31%), 2020, meningkat kembali setiap tahun menjadi, 4,08 di tahun 2023, indikator makro lain seperti persentase kemiskinan cenderung menurun menjadi 11,38%, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari tahun 2020 sebesar 6,48% menjadi 5,88% di tahun 2023.
Selain itu indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,36 poin tahun 2020 menjadi 72,56 poin 2023.
Menentukan target makro pembangunan Pemkab Batubara, mempertimbangan pencapaian tahun-tahun, sebelumnya dan memperhatikan kondisi terkait.
Target-target ini diupayakan serealistis mungkin dan peningkatan target ke arah yang lebih baik dilakukan bertahap.
Setiap tahun Kabupaten Batubara terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, dalam 5 tahun persentasenya menurun dari 12,14%, 2019 menjadi 11,38% 2023, rata-rata penurunan, 0,15% setiap tahun.
Hal ini terlihat dari perbaikan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus menunjukkan trend positif mengindikasikan semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan serta kesenjangan antarmasyarakat itu sendiri.
Upaya penurunan kemiskinan menyasar kelompok miskin mulai peningkatan masyarakat, pemberian bantuan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan.
Selanjutnya menyelesaikan permasalahan sosial seperti narkoba, judi online dan permasalahan lain melalui pendekatan komprehensif, integral dan holistik.
Bantuan sosial proyeksi belanja turun dari sebelumnya dapat disampaikan selain bantuan langsung, terdapat juga belanja barang diserahkan kepada masyarakat.
Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Batubara terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meningkatkan kemampuan layanan KJSU-KIA baik peningkatan SDM, Sarpras dan Alkes.
Pemkab Batubara lanjut Renold, dalam proses perencanaan dan penganggaran, telah melaksanakan prinsip perencanaan yang transparan efesien, efektif dan akuntabel sesuai peraturan berlaku sebagai jawaban pandangan umum FPPP, Demokrat dan fraksi lainnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Ismar Khomri, dihadiri unsur Forkopimda, Plt Sekwan Izhar Fauzi, OPD dan anggota dewan.(a.18)
