Waspada
Waspada » Pimpinan DPRD Tidak Hadir Paripurna Pokir Ditunda
Sumut

Pimpinan DPRD Tidak Hadir Paripurna Pokir Ditunda

Ruang rapat paripurna DPRD Asahan kosong karena agenda rapat beragendakan Pokir ditunda akibat pimpinan DPRD dan sejumlah anggota tidak hadir.Waspada/Sapriadi
Ruang rapat paripurna DPRD Asahan kosong karena agenda rapat beragendakan Pokir ditunda akibat pimpinan DPRD dan sejumlah anggota tidak hadir.Waspada/Sapriadi

KISARAN (Waspada): Rapat Paripurna DPRD Asahan tentang penyampaian pokok pikiran (Pokir) ditunda, dikarenakan pimpinan DPRD tidak hadir dan tidak kuorumnya anggota, Senin (24/2).

Sekretaris Dewan Syahrul Efendy Tambunan saat dikonfirmasi Waspada menjelaskan, Paripurna tentang penyampaian Pokir sudah dijadwalkan, yang akan dimulai pukul 10.00 WIB namun karena hingga pukul 12.00, tidak ada pimpinan dan sedikit anggota yang menghadiri ruang rapat, akhirnya paripurna ini ditunda.

Syahrul menjelaskan, untuk rapat paripurna itu yang memimpin adalah pimpinan, DPRD memiliki empat orang (satu ketua, tiga wakil). Bila satu orang saja pimpinan ada dan kehadiran anggota kuorum, itu sah paripurna dilakukan.

Kondisi hari ini, Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap bersama satu anggota Komisi A izin lagi ke Jakarta menghadiri rapat di Kementerian terkait sedimentasi Sungai Asahan, kemudian Wakil Ketua Benteng Panjaitan bersama enam anggota Fraksi Golkar, lagi ikut Musda Partai Golkar Sumut, sedangkan Wakil Ketua Rosmansyah dan Ilham Harahap, tidak ada keterangan.

“Untuk Wakil Ketua Rosmansyah dan Ilham Harahap, hingga pukul 11.00 WIB sudah kami hubungi melalui ajudannya, tidak bisa dihubungi, apakah mereka ada halangan, kita tidak tahu,” jelas Syahrul.

Berdasarkan absen, kata Syahrul,  41 anggota DPRD (selain pimpinan) yang mengisi daftar hadir hanya 14 orang (Fraksi Gerindra delapan, PAN empat, PPP dua orang).

“Saya tidak berani bilang selebihnya tidak hadir, bisa jadi bila rapat berlangsung mereka hadir. Sehingga pada pukul 12.00 WIB, rapat ditunda, dan menyuruh Forkopimda untuk pulang,” jelas Syahrul.

Sebelumnya, hal yang sama terjadi saat Rapat Paripurna dengan agenda yang sama pada Senin (10/2) lalu, sehingga rapat ini sudah dua kali tertunda.

“Ini adalah yang pertama kali terjadi selama DPRD Asahan periode 2015 hingga saat ini,” jelas Syahrul.

Ditanya jadwal paripurna berikutnya, Syahrul mengatakan akan menjadwalkan ulang melalui Bamus. “Kita akan jadwal ulang lagi pada Bamus nanti,” jelas Syahrul.

Sementara Wakil Ketua DPRD Asahan Ilham Harahap, menegaskan dirinya hadir di DPRD Asahan untuk rapat paripurna, namun karena peserta rapat belum hadir di ruangan, dirinya tidak masuk ke ruangan rapat.

“Saya hadir di DPRD, tapi karena tidak ada anggota yang masuk ruang rapat, saya tidak masuk,” jelas Ilham.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Asahan Rosmansyah, saat dikonfirmasi Waspada via telepon, menuturkan dirinya masih rapat di komisi.

“Sebentar ya, saya lagi rapat di komisi,” jelasnya singkat.

Bukan Dewan Penghianat Rakyat  

Di tempat lain, Sekjen HMI Kab Asahan Ali Ibrahim Manurung mengatakan, rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan rapat itu tertunda sampai dua kali karena masalah kehadiran.

Ali mengingatkan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

“Jadi jika rapat paripurna gagal dilaksanakan karena tidak hadirnya ketua, wakil ketua DPRD maka program pemerintah akan terbengkalai. Apapun alasannya rapat paripurna adalah hal yang sangat penting untuk Asahan ke depan. Ingatlah kalian adalah dewan perwakilan rakyat, bukan dewan penghianat rakyat,” tegas Ali.

Ali berharap kepada anggota DPRD Asahan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan memperjuangkannya, daripada kepentingan lainnya.

“Anggota DPRD Asahan harus benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat Asahan. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan partai,” jelas Ali. (a15/a31)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2