PALUTA (Waspada) : Sebanyak kurang lebih 64 orang petugas Pelayanan Teknis (Yantek) kelistrikan di PLN ULP Gunungtua harus membayar Rp10 juta setiap petugas untuk biaya pengurusan Sertifikat Kompetensi (Serkom).
“Kami membayarnya ke atas nama Mhd. Yunus ST selaku pimpinan kami di PT Godrayns di Gunungtua,” kata sejumlah petugas Yantek kepada Waspada, Senin (10/3).
Kata mereka, biaya awal Rp5 juta ditransfer ke Mhd. Yunus ST dan sisanya dipotong dari gaji bulanan mereka.
“Beberapa petugas Yantek yang bekerja di Perusahaan lain yang merupakan vendor PLN seperti di daerah Padanglawas, Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan dan bahkan dari daerah lainnya, bahwa mereka hanya dikenakan biaya oleh perusahaanya sebesar Rp.7.5 juta untuk biaya Serkom, sedangkan petugas Yantek di Gunungtua harus membayar Rp10 juta,” terang mereka.
Lanjutnya, di daerah lain tidak ada biaya awal, semua dipotongkan dari gaji setiap bulannya. Dan ditanggungjawabi perusahaan masing-masing. Sedangkan kami petugas di Gunungtua, wajib membayar uang muka Rp5 juta setiap petugas.
Menanggapi hal ini, sejumlah aktivis mahasiswa di Kabupaten Padanglawas Utara angkat bicara terkait permasalahan yang dirasakan sejumlah putra daerah yang bekerja dengan vendor PLN ULP Gunungtua ini.
A. Siregar, salah seorang aktivis mahasiswa mengaku, pihaknya juga sudah menelusuri terkait biaya pengurusan Serkom yang dilakukan kontraktor atau vendor yang diunjuk PLN Gunungtua ini.
“Saya juga sudah mencari tahu berapa besaran biaya pengurusan Serkom ini. Rp10 juta itu sudah sangat mahal. Diduga sudah ada unsur mencari keuntungan dari karyawannya. Dan saya juga sudah mendapatkan bukti transfer pengiriman dari sejumlah petugas ke atas nama Mhd. Yunus ST,” terangnya.
Ia juga mempertanyakan, PT Godrayns bekerja sama dengan lembaga apa. Kenapa di daerah lain, lembaganya bisa mengeluarkan Serkom dengan biaya Rp7.5 juta.
“Kapan pelaksanaan ujiannya. Di mana dilaksanakan, kami aktivis mahasiswa akan ikut mengawal pelaksanaan ujian Serkom ini. Biar kita tahu berapa besaran biaya yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Hal sama juga disampaikan Eflin, Aktivis Pemuda di Paluta. Sudah patut dicurigai. Pihak vendor PLN ini sudah mencari keuntungan dari karyawannya.
“Saudara saya salah satu karyawan yang ikut membayar biaya Serkom ini. Saya juga sudah melihat bukti transfer pengirimannya,” katanya.
PLN Gunungtua diminta untuk menindaklanjuti permasalahan yang dilakukan PT Godrayns ini selaku vendor atau kontraktor di bidang pelayanan Teknis.
“PLN Gunungtua diminta untuk membuat sanksi kepada kontraktor atas permasalahan ini. Ini adalah permasalahan besar. Kalau memang bisa mengurus Serkom ini Rp.7.5 juta, berarti PT Godrayns sudah mengambil keuntungan Rp.2.5 juta setiap karyawan. Kalau di kalikan sebanyak 64 karyawan, berarti keuntungannya Rp.160 juta,” tegasnya.
Apabila pihak PLN tidak bisa mengambil sikap terkait hal ini, maka mereka akan segera melakukan aksi unjukrasa di kantor DPRD dan kantor Bupati Paluta. Bila perlu membawa permasalahan ini ke penegak hukum, imbuhnya.
Terpisah, Maneger PLN ULP Gunungtua, Nelly Harahap, mangaku sudah melaporkan permasalahan ini ke PLN Padang Sidempuan.
“Serkom ini merupakan kewajiban petugas di setiap perusahaan manapun. Namun untuk biayanya, kami tidak tahu. Itu urusan perusahaan masing-masing,” terangnya.
Dijelaskannya, sertifikat ini merupakan bukti sah bahwa seseorang telah lulus pelatihan dan uji kompetensi di bidang kelistrikan dan dokumennya resmi dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi.
Sementara, Pimpinan PT Godrayns di Gunungtua, Mhd. Yunus ST mengaku, biaya pengurusan Serkom ini Rp 10 juta setiap petugas.
“Ujiannya belum kami laksanakan. Rencananya dilaksanakan di Gunungtua ini. Kami menunggu kesiapan lembanganya dan jadwal para Asesor dari Jakarta untuk memberi penilaian, evaluasi, bimbingan dan pelatihan profesi,” katanya.
Tambahnya, pihaknya akan melakukan tiga hari pelatihan dan praktik. Biaya Rp10 juta itu untuk sewa aula tempat ujian, biaya Asesor/pemateri atau pelatih, biaya makan dan pembuatan sertifikat.
Ketika disinggung, kenapa vendor lain bisa melaksanakan pengurusan Serkom Rp7.5 juta. Yunus yang didampingi anggotanya Rahmad mengaku, tidak mengetahui lembaga apa yang dipakai kontraktor lain.
“Kalau memang ada lembaga yang bisa mengeluarkan Serkom dengan biaya Rp7.5 juta silahkan mereka mengurusnya ke perusahaan itu,” kata Yunus dengan raut wajah kesal. (a29)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
