PERWAKILAN warga Desa Perlis kecewa karena pertemuan di kantor camat Brandan Barat tidak dihadiri oleh camat. Waspada/Ist
P. BRANDAN (Waspada): Tuntutan warga Desa Perlis, Kec. Brandan Barat, agar dana BLT BBM buat nelayan yang dikorupsi dikembalikan kepada nelayan dan Kadus yang terlibat harus diberhentikan, tampaknya masih menemui jalan terjal.
Beberapa kali warga melancarkan aksi demo, tapi oknum Kades hingga kini secara resmi belum juga bersedia mengeluarkan SK (surat keputusan) pemberhentian. Tak jelas apa pertimbangan Kades masih mempertahankan perangkatnya yang bermasalah.
Kemudian, yang menambahkan kekecewaan perwakilan komunitas nelayan, Camat Brandan Barat tidak hadir dalam pertemuan di kantor camat, Kamis (30/1), sebagai tindak lanjut pertemuan di Polsek P. Brandan pekan lalu.
Ketua BPD Desa Perlis, Mukhlis, dihubungi Waspada mengatakan, masyarakat sangat kecewa karena camat dan Kades tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Yang hadir cuma personil Intel Polsek P. Brandan dan staf di kecamatan.
Karena tidak kepastian menjawab tuntutan masyarakat, kata Mukhlis, perwakilan nelayan akhirnya pulang dengan membawa perasaan kecewa, karena mereka tidak mendapatkan kepastian atas tuntutan yang disampaikan.
Muklis menjelaskan, tuntutan masyarakat hanya dua, yakni Kades harus mengeluarkan SK pemberhentian Kadus yang terlibat dan kemudian uang BLT buat nelayan yang telah kembalikan ke negara setelah adanya temuan inspektorat, diserahkan ke nelayan.
Ketua Anak Muda Pangkalansusu (AMPAS) Raya Samosir, yang mendampingi masyarakat merasa prihatin karena sudah tujuh bulan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, tapi tidak ada kepastian penyelesaian perkaranya.
Samosir menyatakan, ia bersama masyarakat akan membuat aksi ke Polres Langkat. “Kami akan buat aksi,” tandasnya seraya meminta Kapolres Langkat mengevaluasi jajarannya yang menangani perkara dugaan korupsi BLT BBM buat nelayan.
Tidak hanya aksi di Polres Langkat, katanya, tapi masyarakat juga akan membuat aksi di DPRD Langkat untuk meminta agar wakil rakyat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil semua pihak yang terkait agar masalahnya menjadi terang.
Ketua AMPAS mengaku kasihan melihat perjuangan panjang masyarakat marginal Desa Perlis yang sudah bolak-balik ke sana kemari memperjuangkan haknya, tapi tidak ada hasil.
Dana BLT buat ratusan nelayan yang diduga dikorupsi oknum Ketua Kelompok Nelayan yang notabene merangkap sebagai Kadus dikembalikan setelah adanya temuan dari tim auditor Inspektorat Pemkab Langkat.
Ketua Kelompok Nelayan mengembalikan uang Rp144.333.000 ke rekening RKUD Kab. Langkat pada 15 Januari. Pengembalian ini atas nama LHP Inspektorat No: 128/K.S/LHAI/2025 tanggak 14 Oktober 2024 temuan dana BLT BBM T.A 2022.(a10)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
