Waspada
Waspada » Peringatan HBA 61, Kajari Humbahas Paparkan Capaian Kinerja
Sumut

Peringatan HBA 61, Kajari Humbahas Paparkan Capaian Kinerja

 

DOLOKSANGGUL (Waspada): Di sela peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa (HBA) ke-61, Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan (Kajari Humbahas), Martinus Hasibuan didampingi jajaran Kejari Humbahas menyampaikan capaian kinerja Tahun 2021, terhitung Januari-Juni.

Bertempat di ruang kerja kajari, Jl. Doloksanggul-Pakat, Desa Sosortambok, Kec. Doloksanggul, Kab. Humbahas, Sumatera Utara, Kamis (22/7), Martinus memaparkan capaian kinerja Kejari Humbahas yang meliputi Pembinaan, Intelijen, Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dijelaskan, untuk bidang Pembinaan Kejari Humbahas telah melakukan pembangunan gudang barangbukti (BB), melakukan pusat pelayanan satu pintu serta berbagai kegiatan kepegawaian yang ada di lingkungan kejari.

Selanjutnya bidang Intelijen, telah melakukan penyelidikan satu berkas perkara dan telah dilimpahkan ke Pidsus untuk penyelidikan selanjutnya. Melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah (JMS)  yang dipusatkan di SMKN 1 Doloksanggul, Kegiatan jaksa menyapa melalui Radio Pelita Batak (RPB) 94,6 FM. Penerangan hukum (Penkum) sekaligus penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Sibongkare, Marpadan, Siantar Sitanduk, Kec. Tarabintang.

Pada bidang Pidum telah menerbitkan sebanyak 42 SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan). Tahap II sebanyak 24 SPDP dan dilimpahkan ke Pengedilan Negeri (PN) sebanyak 25 SPDP. Putusan PN dari tahap II tadi sebanyak 16 perkara. Kemudian ada satu upaya hukum ke tingkat PN yang lebih tinggi dan tingkat kasasi, kosong. Dari putusan tadi, sebanyak 14 berkas perkara telah dieksekusi.

Sementara, pada bidang Pidsus telah melakukan penyelidikan satu perkara. Satu berkas perkara  telah di eksekusi. Saat ini, penyidikan lagi kosong, namun empat perkara masih dalam proses persidangan/ penuntutan dan proses perhitungan di APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), dan satu berkas perkara sudah inkrah.

Untuk Datun, sudah melakukan nota kesepahaman, Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemkab Humbahas dalam hal permintaan pendampingan hukum dan pendapat hukum dari Dinas Kesehatan, RSUD Doloksanggul dan Dinas PUPR.

Lanjut Martinus, permohonan pendampingan hukum dari Dinas Kesehatan, kegiatan pembangunan pagar Puskesmas Pollung dengan pagu indikatif Rp 300 juta, kegiatan pembangunan Pustu Desa Aek Nauli Rp pagu indikatif  Rp 350 juta, pembangunan ruang Puskesmas Pollung dengan pagu indikatif Rp 850 juta, pembanguan rumah dinas tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas Saitnihuta dengan pagu indikatif Rp 300 juta, penyediaan instilasi pengolahan air limbah Puskesmas Pakkat dengan pagu indikatif Rp 607 juta. Sehingga total pagu anggaran Dinas Kesehatan yang didampingi Kejari Humbahas sebesar Rp 2.364.000.000.

Selanjutnya, permohonan pendampingan hukum oleh RSUD Doloksanggul TA 2021, belanja alat bertekanan negatif ruang isolasi Rp 694.379.000. Belanja alat bertekanan negatif ruang lab PCR Rp 553.528.159 Belanja alat bertekanan negatif ruang mobile X-Ray Rp 328.002.000. Belanja alat negatif ruang OKA operasi Rp 752.000.000. Total anggaran RSUD Doloksanggul yang didampingi Kejari sebesar Rp 2.328.174.640.

Permohonan pendampingan hukum oleh dinas PUPR Kab Humbahas, bidang Binamarga, pagu anggaran Rp 41.418.802.500. bidang Sumber Daya Air (SDA) pagu anggaran 6.873.100.000. Total pagu anggaran yang didampingi untuk PUPR sebesar Rp 48.291.902.500.

“Terhitung Januari sampai Juni 2021, keuangan negara yang telah berhasil dilakukan pengembalian oleh Bidang Pidsus sebesar Rp 333.000.000,” terang Martinus.

Untuk kegiatan yang diamanatkan kepada jajaran Kejari Humbahas, Martinus bersama jajarannya mengaku bekerja semaksimal mungkin dan melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya.

Pada pendampingan hukum dari beberapa OPD Pemkab Humbahas, Martinus berharap pemerintah dapat melakukan kegiatan yang sudah terencana sebaik-baiknya. “Dengan dilakukannya pendampingan-pendampingan dari instansi ataupun organisasi kejaksaaan menjadi suport, semangat baru, keberanian untuk melaksanakan anggaran untuk kesejahtraan rakyat,” ujarnya.

Katanya lagi, dalam suasana Pandemi Covid yang belum berakhir, harapannya jangan ada lagi anggaran-anggaran yang tidak terealisasi atau tertenti penyalurannya dengan alasan tidak berani, takut. Sebab kejaksaan sudah siap melakukan pendampingan bagaimana supaya masyarakat merasakan apa yang telah dilakukan dalam program yang dituangkan.

Ditanya detail proses penyidikan Pidsus atas limpahan dari Intel, kajari  melalui Kasi Pidsus, Juanda Panjaitan menjelaskan, bahwa limpahan penyelidikan dari intel adalah terkait dugaan penyalahgunaan APBDes Desa Sibongkare, Kec. Parlilitan.

Penyelidikan tersebut dikembangkan TA 2019-2020. Untuk saat ini, telah dilakukan permintraan keterangan terhadap seluruh perangkat desa, utamanya bendahara pengeluaran desa dan memeiriksa SPj untuk mengetahui realisasi anggaran. Bahwa perkembangan selanjutnya dimohonkan tim auditor dari APIP (Inspektorat) Humbahas. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih anggaran dengan realisisai sehingga terindikasi adanya lebih bayar.

“Sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Pidsus, bahwa penegakan hukum khususya bagi perangkat desa untuk mengedepankan kemamfaatan. Artinya mengedepankan proses administrasi negara, memberikan kesempatan 60 hari untuk menindaklanjuti temuan APIP dimaksud. Dengan ketentuan, apabila lewat waktu 60 hari tidak ada pengembalian temuan tersebut, maka akan ditingkatkan sesuai dengan proses hukum,” pungkas Juanda. (cas)

Ket Foto:

KAJARI Humbahas, Martinus Hasibuan, SH didampingi jajaran Kejari Humbahas memberikan keterangan pers atas capaian kinerja TA 2021, terhitung Januari-Juni. Waspada/Andi Siregar

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2