Waspada
Waspada » Penumpang Di Bawah 18 Tahun Dibatasi Sementara Untuk Terbang
Sumut

Penumpang Di Bawah 18 Tahun Dibatasi Sementara Untuk Terbang

DELISERDANG (Waspada): Calon penumpang pesawat di bawah usia 18 tahun dibatasi sementara atau diminta untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu, terkecuali pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal, keperluan mendesak yaitu pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil, kepentingan persalinan, serta pengantar jenazah non Covid-19.

Ketentuan ini efektif diberlakukan 19 Juli-25 Juli 2021. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan No.53 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Otoritas Bandara (Otband) Wilayah II Medan Agustono yang dikonfirmasi Waspada di kantornya, Senin (19/7) membenarkan hal itu.

“Benar, selama masa libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 19 Juli sampai 25 Juli 2021, pelaku perjalanan di bawah 18 tahun memang dibatasi sementara untuk terbang,” katanya.

Dalam surat edaran ini juga pelaku perjalanan seperti penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk penerbangan dari atau ke bandar udara selain di atas juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Selanjutnya khusus pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas berkerja di sektor esensial dan kritikal selain vaksin pertama, hasil negatif tes RT-PCR juga wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lain yang dikeluarkan Pemda setempat atau surat perintah tugas dari pimpinan instansi setingkat eselon II.

Dan untuk pelaku perjalanan orang dengan keperluan mendesak selain kartu vaksin pertama,hasil negatif tes RT-PCR, wajib menunjukkan surat keterangan perjalanan antara lain seperti surat rujukan dari rumah sakit, surat pengantar keterangan dari perangkat daerah setempat, surat keterangan kematian atau surat lainnya.

“Jadi, pada prinsipnya perubahan kebijakan nasional yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Covid-19,” jelas Agustono. (a13/C)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2