Pemko Sidimpuan Terapkan Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal

Pemko Sidimpuan Terapkan Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal

  • Bagikan
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Ir. Arwin Siregar (kiri) menyerahkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perwal Nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis kearifan lokal Dalihan Natolu kepada Kadis Perizinan Ruslan Abdul Gani, Selasa (28/9).Waspada/ist.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Ir. Arwin Siregar (kiri) menyerahkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perwal Nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis kearifan lokal Dalihan Natolu kepada Kadis Perizinan Ruslan Abdul Gani, Selasa (28/9).Waspada/ist.

P.SIDIMPUAN (Waspada) : Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan luncurkan pelayanan publik berbasis kearifan lokal yang diresmikan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Ir. Arwin Siregar, Selasa (28/9).

Peluncuran konsep pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal dalam bingkai Dalihan Natolu yang mulai diterapkan Kantor Perizinan Pemko Padangsidimpuan ditandai dengan simulasi konsep pelayanan publik berbasis kearifan lokal.

Staf Ahli Wali Kota Padangsidimpuan Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Gempar Nauli Hamonangan Nasution mengatakan bahwa dengan diluncurkannya konsep tersebut, maka pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan sudah dapat menerapkan pelayanan publik berbasis Dalihan Natolu sebagai bagian dari kearifan lokal.

Penerapan pelayanan itu, ucapnya, didasarkan pada Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis kearifan lokal Dalihan Natolu.

Dengan menerapkan konsep melalui pendekatan kearifan lokal dalam pelayanan publik dengan mengedepankan adat tutur bicara dan sifat kearifan lokal Dalihan Natolu, ucap Gempar, maka sikap apatis sebagian warga saat berhubungan dengan penyelenggara pelayanan akan semakin berkurang sehingga indeks pelayanan publik semakin baik.

Gempar yang saat ini sedang menyelesaikan tugas Diklat Pimpinan 2 Tingkat Nasional di Aceh menilai bahwa kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan inovasi pelayanan publik sehingga peningkatan pelayanan publik yang berkualitas kearifan lokal dapat dikembangkan,

“Dalihan Natolu dijadikan sebagai fondasi integritas dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harapannya dapat meningkat,” ujar Gempar.

Di samping itu, ungkapnya, penggunaan teknologi dan informatika yang berkaitan dengan pelayanan publik juga perlu ditingkatkan sejalan dengan kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0.

Jika konsep pelayanan publik berbasih kearifan lokal di berbagai OPD, ungkanya, konsep tersebut akan terus dikembangkan hingga melibatkan instansi lainnya, termasuk bank.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Ir. Arwin Siregar menegaskan bahwa pelayanan publik Dalihan Natolu tersebut merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena berdampak positif bagi peningkatan pelayanan.(a39).

  • Bagikan