Waspada
Waspada » Pemkab Toba Harapkan Realisasi DD Efektif Dan Berdayakan Warga
Sumut

Pemkab Toba Harapkan Realisasi DD Efektif Dan Berdayakan Warga

Kabid PMD, Saut Sihombing. Pemkab Toba harapkan DD efektif dan berdayakan warga. Waspada/Ramsiana Gultom
Kabid PMD, Saut Sihombing. Pemkab Toba harapkan DD efektif dan berdayakan warga. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada) : Realisasi anggaran Dana Desa (DD) yang saat ini sudah masuk ke rekening masing-masing desa di Wilayah Kabupaten Toba diharapkan mampu dipergunakan secara efektif melibatkan masyarakat serta pelaporan yang tepat waktu.

“Ketiga hal ini harus menjadi perhatian penting dalam realisasi anggaran DD kepada seluruh kepala desa yang sedang menjalankan kegiatan realisasi anggaran sesuai mekanisme yang diatur,” ujar Kepala Dinas PMD melalui Kabid Pemdes, Saut Sihombing, Selasa (1/9).

Dia mengatakan, realisasi anggaran DD yang sebelumnya adalah atas hasil musyawarah desa dan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian warga tentu dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat setempat.

“Siapapun warga desa itu berhak untuk ikut berpartisipasi termasuk untuk menjadi tenaga kerja, tidak ada larangan tidak boleh ikut,” sebutnya.

Kepada tenaga pendamping desa, selama pelaksanaan realisasi anggaran harus mendampingi secara benar tidak hanya sekedar absensi terisi karena pertanggungjawaban pelaksanaan tidaklah berada hanya di Kepala Desa namun butuh atas hasil pengawasan dari pendamping.

“Setiap ada kegiatan realisasi anggaran bentuk fisik supaya permasalahan tidak ditemukan atau diminimalisir tentu harus didukung pengawasan yang ketat dari pendamping,” terangnya.

Terkait masa pandemi yang belum diketahui sampai kapan bisa berakhir sehingga DD turut direfokusing untuk mendukung jaringan sosial maka target realisasi yang sebelumnya sudah dibuat dan berubah supaya dilaksanakan atas hasil musyawarah desa.

“Keputusan tertinggi dalam pengelolaan DD adalah hasil musyawarah begitu juga kemungkinan ada perubahan, supaya tidak saling menyalahkan harus dibicarakan atau dibahas melalui rapat atau musyawarah,” kata Saut.

Khusus untuk menjaga stabilitas pangan di masa pandemi Covid-19 disarankan kepada kepala desa supaya tetap melakukan antisipasi menyisihkan anggaran 10-15 persen dari DD.

“Memang belum ada aturan atau regulasi yang mengatur namun perlu disikapi bagaimana wabah harus ada tersedia anggaran, sementara program BST hanya disalurkan oleh pemerintah pusat hingga bulan Desember dan BLT DD hanya disalurkan hingga bulan September ini. Harapan kita, hingga masa pandemi Covid-19 selesai, kondisi pangan di desa bisa tetap terjaga,” pungkas Saut. (a36)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2