AEKKANOPAN (Waspada): Pemkab Labuhanbatu Utara dan DPRD bersama Polres Labuhanbatu datangi pabrik kelapa sawit PT.Multi Agro Sumatera Jaya (MASJ) untuk menyahuti aspirasi warga Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu terkait penolakan dioperasikannya pembakaran limbah tandan kosong (tankos) kelapa sawit, Jumat (1/9).
Terlihat hadir Asisten II Muhammad Asril,S.sos, Kadis Kesehatan, Jannah, MM, Kadis Lingkungan Hidup Chandra Brata Tarigan serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Camat Kualuh Hulu, Maruli Tanjung.
Dari pihak DPRD langsung diikuti oleh Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang bersama dua pimpinan lainnya, H.Yusrial Supriyanto Pasaribu dan Muhammad Rapiq, serta Ari Palopo Siregar Ketua Komisi A, Ketua Komisi B Mufti Ahmad Dalimunthe dan Ketua Komisi C, Salmon Sijabat bersama beberapa orang anggta lainnya.
Sebelum melakukan rapat singkat di kantor pabrik kelapa sawit PT.MASJ, anggota DPRD dan Pemkab serta Kasat Intelkam Polres Labuhanbatu, AKP. Padlun Al Fitri, lakukan peninjauan lokasi pabrik hingga melakukan pemeriksaan pada kolam penampungan limbah cair.
Hasilnya, beberapa problem seperti tidak tersedianya Poliklinik kesehatan karyawan, belum adanya pemasangan alat ukur meter air tanah untuk menghitung besaran tarif pungutan pajak air tanah, keselamatan kerja hingga adanya penumpukan limbah padat kelapa sawit sisa produksi yang berpotensi menimbulkan penyebaran penyakit.
Selain persoalan tersebut, ditemukan pula adanya kolam penampungan limbah cair yang tidak standard, hingga besar kemungkinan pihak perusahaan melakukan pembuangan limbah ke parit yang bermuara ke Sungai Aek Kanopan.
“Sesuai fakta lapangan, kita temukan adanya kebocoran dan rembesan pada kolam limbah cair ke parit yang di sebut perusahaan adalah hasil pembuangan limbah masyarakat, ini harus diperhatikan dan segera diperbaiki,” ucap Indra Dasopang anggota Komisi B.
Hal yang paling mengejutkan, Wakil Ketua DPRD, Ahmad Rafiq juga menemukan jika ketinggian cerobong pembuangan emisi hasil pembakaran tankos yang tidak memenuhi ketentuan, padahal persetujuan teknis pengoperasian pembakaran tankos telah di terbitkan oleh DLH Labura.
“Menjadi perhatian bagi DLH dan pihak perusahaan, jika melihat ketinggian cerobong pembuangan emisi pembakaran tankos itu, masih jauh dibawah standard, mestinya ketinggiannya minimal 12 meter, hal itu yang membuat asap hasil pembakaran ke bawah, itu berbahaya karena menimbulkan penyakit ISPA pada warga,” ucapnya.
Diawal rapat Ketua DPRD Labura, Indra SB Simatupang, M.kn menyampaikan yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini adalah penghentian pembakaran tankos, hilangkan bau menyengat dari limbah cair pabrik dan kebisingan mesin pabrik, hentikan pembuangan limbah beracun ke anak sungai yang mengalir ke Sungai Kanopan Ulu yang mengakibatkan matinya ikan.
Diakhir rapat, penekanan di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Yusrial Supriyanto, “Kami tidak dapat menutup pabrik ini, akan tetapi dapat merekomendasikan problem di pabrik ini hingga ke aparat hukum, untuk itu, kami minta pihak perusahaan bisa menyelesaikan semua tuntutan warga dan temuan hari ini, sampai batas waktu yang ditentukan,” tegas Ketua PKB Labura ini.
Sebagai penutup, Ketua DPRD Labura menyampaikan, “Seluruh tuntutan warga dan persoalan lain yang kita temukan hari ini, akan kita rangkum dan kita sampaikan secara tertulis pada semua pihak, terhitung hari ini kami beri waktu satu bulan pada pihak perusahaan untuk memenuhinya,” tegas Indra.
Sementara itu Mill Manager pabrik PT.MASJ, Hisam Siregar didampingi oleh Humas perusahaan, Supriadi Rahayu, yang juga Kepala Desa Perkebunan Kanopan Ulu, menyampaikan, “Seluruh hasil kunjungan hari ini akan disampaikan pada pimpinan, kedepan kami akan berupaya menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik lagi dengan semua pihak, terutama dengan warga masyarakat Desa Pulo Dogom,” ucap Hisam. (Cim)
