Scroll Untuk Membaca

Sumut

Pemkab Bersama KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi

PEMKAB Samosir bersama KPK RI saat menggelar rakor Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi, Selasa (30/7). Waspada/Ist.
PEMKAB Samosir bersama KPK RI saat menggelar rakor Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi, Selasa (30/7). Waspada/Ist.

SAMOSIR (Waspada): Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar rapat Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi di Kab. Samosir, Selasa (30/7) Aula Kantor Bupati Samosir.

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Samosir, Marudut Tua Sitinjak. Kemudian hadir tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Harun Hidayat, Surya Wiharsa dan Fadli Herdian.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pemkab Bersama KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi

IKLAN

“Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Kabupaten Samosir. Kami mengapresiasi dan berharap dukungan kedepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Samosir,” kata Marudut

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momen yang sangat baik dan bermanfaat bagi penyelengara pemerintahan Kabupaten Samosir. Untuk itu, Sekda berharap agar OPD teknis terkait memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi banyak dengan Tim dari KPK RI.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kendala dalam pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kami siap dikoreksi dan diajari oleh Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK,” ujar Marudut.

Ia berharap kiranya sinergitas antara Pemkab Samosir dengan KPK RI terus berlanjut dan menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Samosir.

Sementara Supervisi Wilayah 1 KPK RI, Harun Hidayat mengatakan, sinergi dan kolaborasi oleh semua instansi dan peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi, karena tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari KPK, melainkan tugas dari semua elemen bangsa.

Menurut Harun, strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu dengan pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.

“Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan, termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide dan terobosan serta dapat memperbaiki data base nya,” sebut Harun.

Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, lanjutnya, kali ini timnya akan memfokuskan supervisi terhadap bidang aset daerah, pengelolaan pendapatan pajak dan pengadaan barang jasa.

“Pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang melibatkan pemerintah daerah. MCP diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk mendiagnosa potensi korupsi dan melakukan langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah korupsi yang mungkin terjadi di pemerintah daerah,” pungkasnya.(cvs)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE