Waspada
Waspada » Pemerintah, Aparatur Negara Dan Pejabat Berkewajiban Berikan Pelayanan Publik Berbasis HAM
Sumut

Pemerintah, Aparatur Negara Dan Pejabat Berkewajiban Berikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

 

PEMATANGSIANTAR (Waspada):  Pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik mempunyai kewajiban serta tanggung jawab, menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Sebab, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah serta setiap orang demi kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia,” sebut Wali Kota melalui Pj Sekda Zulkifli saat membuka diseminasi Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) di Kota Pematangsiantar tahun 2021 di gedung serbaguna BP3D Pemko, Jl. Merdeka, Selasa (9/3).

Melalui diseminasi P2HAM, Zulkifli mengharapkan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemko Pematangsiantar dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum serta HAM Sumut dapat berbasis HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta dapat memenuhi kriteria ketersediaan aksebilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai serta pelaksana terhadap standar pelayanan masing-masing bidang pelayanan dengan mempedomani UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Pemko, lanjut Zulkifli, sangat mengapresiasi terselenggaranya diseminasi P2HAM di Pematangsiantar tahun 2021 berkat kerja sama antara Pemko dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

“Saya harapkan kepada peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik baiknya dan ilmu yang didapatkan, diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Terutama, saya berharap kepada OPD Pemko yang mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM dengan sebaik-baiknya di unit kerja masing-masing,” harap Zulkifli.

Sementara, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto mewakili Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut menjelaskan, kegiatan diseminasi P2HAM, dalam pelaksanaan Permen Hukum dan HAM No. 27 tahun 2018 tentang penghargaan P2HAM.

“Mungkin beberapa tahun ke depan, perlindungan HAM bisa mencakup aspek-aspek yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Untuk itu, dari penguatan kali ini diharapkan mendapatkan gambaran lebih luas tentang konsep pemahaman HAM, apa yang harus ditingkatkan dan apa dampaknya,” sebut Purwanto.

Sebelumnya, Kabag Hukum  Pemko Herri Okstarizal melaporkan, pelaksanaan kegiatan diseminasi P2HAM di Pematangsiantar tahun 2021 berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Sumut No. W2.HA.03.01-2887 tanggal 1 Maret 2021 tentang  kegiatan diseminasi P2HAM di Pematangsiantar TA 2021.

“Kegiatan diseminasi P2HAM yang dilaksanakan Pemko melalui Bagian Hukum Setdako, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis HAM. Sedang narasumber dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi P2HAM yakni Divisi Pemasyarakatan, Kabag Organisasi Setdako dan Ketua Pusat Studi HAM Unimed,” sebut Herri.

Mengenai peserta yang mengikuti sosialisasi, lanjut Herri, terdiri Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Lapas Klas II A Pematangsiantar, Lapas Klas II A Labuhan Ruku, Lapas Klas II B Tebing Tinggi, Lapas Klas II B Lubuk Pakam, Lapas Klas II B Tanjung Balai-Asahan, Lapas Narkotika Klas II A Pematangsiantar, Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Pematangsiantar, Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjung Balai-Asahan dan Pemko Pematangsiantar.(a28/B).

Keterangan foto:
Diseminasi Pelayanan Publik berbasis HAM yang diikuti Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut,  Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Pemko, dilaksanakan di gedung serbaguna BP3D Pemko Pematangsiantar, Jl. Merdeka, Selasa (9/3).(Waspada-Edoard Sinaga)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2