MADINA (Waspada): Upaya mengenyahkan penyahgunaan Narkoba di Mandailing Natal (Madina) mendapat dukungan dari berbagai kalangan, berbagai profesi. Penegak hukum tahu ladang ganja di Panyabungan Timur, Madina.
“Saya senang mendengar keinginan datang dari teman-teman saya di Ikatan Pemuda Mandaiing dan teman-tenan lain di Madina, terkhusus sahabat saya Tan Gozali Nasution, salah satu inisiator gerakan ini,” ujar Ketua PWI Madina Muhammad Ridwan Lubis kepada waspada.id dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (25/5).
“Saya kira, siapapun orangnya sepakat dengan semua langkah/upaya pemberantasan narkotika, karena memberantasnya bukan cuma pekerjaan penegak hukum melainkan tanggungjawab kita semua.
Terkhusus narkoba jenis ganja. Saya teringat dengan kegiatan jurnalistik kami sekira 10 tahun lalu. Ketika itu semua lembaga; Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Polres Madina, BNNK Madina, Kodim Tapsel, hingga lembaga dari Provinsi (Polda Sumut, BNN Sumut) dan lembaga dari pusat (BNN RI dan tim Bareskrim Mabes Polri) berulang kali turun tangan,” ujarnya.
Ridwan kembali teringat dan beberapa kali wawancara langsung dengan Inspektur Jenderal (Purn) Beni Mamoto (komisioner Kompolnas RI) yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Penindakan BNN Republik Indonesia dengan pangkat masih Brigadir Jenderal Polisi.
“Polda Sumut tidak tinggal diam. Pak Agus saat itu menjabat Wakapolda Sumut (saat ini menjabat Kabareskrim Mabes Polri) langsung memimpin operasi pemusnahan ladang ganja,” katanya.
Semua mata lembaga pemerintah, katanya, ketika itu (beberapa tahun berlangsung) tertuju kepada Tor Sihite Panyabungan Timur.
“Bahkan BNNK Madina ketika itu berhasil meyakinkan PT Pertamina pusat untuk mengucurkan anggaran CSR-nya membantu masyarakat lingkar Tor Sihite bangkit dari keterpurukan ekonomi,” katanya.
Saat itu, lanjut Ridwan, dibuatlah program ‘alih fungsi ladang ganja ke lahan holtikultura’. Bantuan bibit pun turun, juga dengan pembangunan fasilitas/sarana prasarana dibutuhkan masyarakat. Intinya banyaklah program kala itu tujuannya mengajak masyarakat berhenti berkebun ganja.
“Bahkan, petinggi daerah (Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Kapolres Madina AKBP Fauzi Dalimunthe, Kepala BNNK Madina AKBP H. Eddy Mashuri Nasution, para kepala desa lingkar ladang ganja, camat Pyb Timur) berangkat ke Thailand tepatnya kawasan Chiangrai daerah Kota Doitung. Info kami terima dari ekspos Pemkab Madina kala itu, kawasan Chiangrai 1990-an atau 1980-an seluas mata memandang di situ kebun ganja,” kata Ridwan.
Tapi, kata Ketua PWI Madina, wali kota saat itu baru terpilih membuat terobosan mengubah ladang ganja yang luasnya ribuan hektar itu menjadi kebun bunga. Itu pun terlaksana. Semua ladang ganja saat itu berubah fungsi menjadi kebun bunga, lalu jadi kawasan destinasi wisata internasional.
“Tujuan studi banding petinggi Madina ke Chiangrai untuk belajar pola mengubah ladang ganja di Tor Sihite menjadi ladang holtikultura. Namun realisasinya masih banyak mengalami halangan dan tantangan. Boleh dikatakan semua upaya dilakukan saat itu tidak dapat dituntaskan,” katanya.
Problem baru pun bermunculan. Katanya banyak masyarakat di kawasan ladang ganja Tor Sihite meresahkan warga hingga aparat kepolisian. Karena mereka memiliki senjata rakitan ditenteng ke mana-mana.
“Lalu, Danrem 023 Kawal Samudera yg saat itu dijabat Kolonel Richard Tampubolon (saat ini sedang menjabat Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat dengan pangkat jenderal bintang tiga),” katanya.
Kolonel Richard beberapa kali turun ke Tor Sihite bersama Kapolres Madina AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe dan Dandim 0212 Tapsel. Tujuannya cuma satu menyita seluruh senjata rakitan dari tangan masyarakat. Ratusan pucuk diamankan dengan suka rela.
“Di tengah upaya itu, ada salah satu anggota DPRD Madina yaitu almarhum Syahriwan Nasution alias Bang Kocu beberapa kali ekspos menawarkan solusi atau langkah pemberantasan ladang ganja. Katanya: caranya dengan membuat program transmigrasi lokal,” katanya.
Masyarakat di Madina (bagi yang bersedia) diberikan lahan di kawasan Tor Sihite untuk dikelola tanaman holtiktura di bawah binaan pemerintah. Mereka diberikan fasilitas rumah seadanya dan diberikan belanja rumah tangga selama satu periode masa panen.
“Tapi program ini tidak jalan, kalau tidak salah terkendala dengan status lahan negara yang tidak bisa dikuasai atau digarap begitu saja,” ujarnya.
Ridwan mengatakan, pemberantasan narkoba khususnya ganja di Kab. Madina adalah persoalan klasik sudah diketahui petinggi-petinggi penegak hukum di negeri ini.
“Namun semangat harus tetap kita tanamkan dalam diri kita untuk merumuskan kembali langkah-langkah obyektif menyelesaikan problem ini,” kata Ridwan. (irh)
