Pembelian Mobnas Bupati Dan Wakil Bupati Humbahas Tidak Ada Masalah

  • Bagikan

DOLOKSANGGUL (Waspada): Pembelian mobil dinas (mobnas) jabatan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, tidak ada masalah.

Sebab sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Demikian ditegaskan Sekdakab Humbahas, Tonny Sihombing didampingi Kabag Umum Setdakab, Irma Ardianty Simanungkalit kepada Waspada di ruang kerjanya, Jumat (26/11).

Dijelaskan, mobil dinas untuk jabatan bupati adalah Toyota Landcruiser Prado senilai Rp 1.925.000.000. Sedangkan mobil dinas jabatan wakil bupati, Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp 750.000.000. Penganggaran pembelian mobil dinas jabatan bupati dan wakil bupati  itu satu kode rekening dari APBD TA 2021.

Sebelum pembelian mobil dinas jabatan bupati dan wakil bupati, beberapa tahapan mulai dari pengajuan, pembahasan hingga penetapan di lembaga DPRD.

“Dalam pembelian mobil dinas jabatan bupati dan wakil bupati, semua tahapan dan mekanisme sudah dilalui hingga mendapat persetujuan dari DPRD. Nomenklatur pengajuan yang disampaikan ke DPRD adalah pembelian mobil dinas jabatan bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Dia menguraikan, secara aturan, bahwa pembelian mobil dinas jabatan terhadap kepala daerah dan wakil wakil kepala daerah yang baru, harus dilakukan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

“Jadi siapapun kepala daerah dan wakil kepala daerah di Humbahas periode 2021-2026, mobil dinas jabatan sudah tersedia,” kata Tonny.

Terkait perintah pembatalan pembelian mobil dinas yang disampaikan bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor beberapa waktu lalu, mantan Asisten Pemerintahan Setdakab Humbahas itu, tidak menampik.

Dirinya mengakui, secara lisan bupati meminta pembatalan pembelian mobil dinas jabatan bupati. Perintah tersebut langsung ditindaklanjuti kepada Kabag Umum Setdakab, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setdakab yang melakukan proses tender. Namun karena proses tender sudah teken kontrak, pembatalan tidak bisa dilakukan.

“Benar, bapak bupati memerintahkan pembatalan pembelian mobil dinas. Perintah tersebut langsung kami tinjut dan menyurati pihak penyedia jasa. Namun pihak penyedia jasa menolak pembatalan karena sudah teken kontrak dan mobilnya sudah dibeli dari dealer, sehingga tidak bisa dibatalkan,” terang Tonny.

Katanya lagi, pembelian mobil dinas jabatan bupati dan wakil bupati tidak ada masalah. Justru yang jadi masalah apabila mobil dinas tersebut dibatalkan sementara teken kontrak dalam proses tender sudah dilakukan.

Sebagai alternatif, sambung Tonny pihak berupaya mencari pihak yang bersedia membeli mobil tersebut seharga yang dikeluarkan dari kode rekening. Namun sejauh ini, tak satupun pihak yang bersedia membeli mobil tersebut. Jikapun ada yang bersedia membeli mobil itu, namun tidak sesuai lagi dengan nilai yang tercantum dalam kode rekening.

“Kalau mobil tersebut kita jual di bawah nilai pengadaan, sudah pasti jadi temuan BPK dan akan terbentur dengan hukum. Sehingga mau tidak mau, kita harus menerima mobil tersebut sebagai mobil dinas jabatan bupati,” tukasnya.

Dia memaparkan, dalam tahapan proses tender pengadaan mobil dinas jabatan bupati di LPSE, bahwa pengumuman pemenang tender Juli 2021, penandatanganan kontrak dua Agustus 2021, surat pembatalan ke penyedia sembilan Agustus 2021, surat balasan penolakan pembatalan dari penyedia jasa 10 Agustus 2021.

“Jadi sesuai perintah bapak bupati, kita sudah berupaya membatalkan pengadaan mobil dinas jabatan bupati. Bahkan sebelum dilakukan konferensi pers di Kantor DPD PDIP Sumut, 27 Agustus lalu, bupati sudah meminta pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut,” pungkasnya. (cas)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *