Waspada
Waspada » Pembangunan Daerah Berdampak Negatif Jika Kotak Kosong Menang
Headlines Sumut

Pembangunan Daerah Berdampak Negatif Jika Kotak Kosong Menang

Ketua LPPM STIE Sultan Agung Dr. Robert Tua Siregar, PhD menyebutkan pembangunan daerah berdampak negatif, jika kotak kosong menang. Waspada/Ist
Ketua LPPM STIE Sultan Agung Dr. Robert Tua Siregar, PhD menyebutkan pembangunan daerah berdampak negatif, jika kotak kosong menang. Waspada/Ist

PEMATANGSIANTAR (Waspada): “Pembangunan daerah berdampak negatif, jika kotak kosong menang. Itu sebuah fenomena menarik dalam demokrasi yang didasari pada UU Pilkada No. 10 tahun 2016, apalagi tren munculnya calon tunggal meningkat dari 2015 ke 2020,” sebut Ketua LPPM STIE Sultan Agung Kota Pematangsiantar yang juga Tim Monev LLDIKTI I, Dr. Robert Tua Siregar, Ph.D, Senin (14/9).

Fenomena kotak kosong jelang Pilkada 2020 di Indonesia saat ini semakin gencar, dimana data terakhir yang sudah ada dari KPU Pusat, sejumlah 27 daerah akan bertanding pasangan calon (Paslon) vs kotak kosong dan salah satunya Kota Pematangsiantar.

Menurut Robert, dalam pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong juga memiliki kerugian sekaligus memberikan keuntungan. “Tentunya, apa yang kita akan sikapi terhadap fenomena ini? Secara mendasar, pembangunan harus dapat berjalan atau berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akibat yang bisa kita lihat, jika fenomena kotak kosong merajai. Apa yang terjadi?”

Pemegang sertifikat perencanaan pembangunan nasional Bappenas itu menyatakan, kerugian secara demokrasi bila Pilkada dengan model seperti Paslon tunggal membuat kekuatan legitimasi calon yang menang tidak begitu kuat, karena partai politik (Parpol) tidak memberi alternatif kepada pemilih untuk pilihan politik. “Pastinya, ini sangat merugikan secara politik bagi pendidikan politik rakyat.”

“Kekuatan Paslon tunggal, bila pemerintah daerah bisa dengan cepat mengambil keputusan, karena parlemen dan kepala daerah itu sama serta semua Parpol mendukungnya. Hingga, apa yang dikatakan pemerintah daerah akan cepat disahkan parlemen di daerah,” sebut Robert.

Menurut Robert, bila proses dan tahapan Pilkada diulang, hingga calon lain bisa mendaftar. “Tentunya, hal ini akan merugikan daerah yang akan berpacu dengan pembangunan. Kenapa? Untuk proses ini, pemerintah akan melantik Penjabat (Pj) kepala daerah, akibat pengulangan Pilkada yang dimenangkan kolom kosong.”

“Secara aturan pemerintahaan, Pj yang dilantik hanya memiliki kewenangan menjalankan, namun keputusan pada gubernur yang memberikan SK Pj, hingga segala keputusan akan tetap dikonsultasikan kepada gubernur. Tentu hal ini akan memberi kelemahan kepada daerah yang ingin berpacu cepat terhadap proses pembangunan,” terang Robert.

Seperti di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2014 lalu, lanjut Robert, tidak dilakukan langsung, melainkan menunggu Pilkada serentak berikutnya, yakni Pilkada 2020. “Itu kelemahan kotak kosong, tapi itu bagian dari wujud kedaulatan rakyat. Jika kotak kosong yang menang, KPU akan menggelar pemilihan pada Pilkada serentak gelombang berikutnya, yakni Pilkada 2020.”

“Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan di daerah yang dimenangkan kolom kosong itu akan ditunjuk Plt atau Pj kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Tapi, itu jadi kewenangan pemerintah, hingga sesuai mekanisme akan menentukan siapa Plt itu dan berapa lama menjabat, itu jadi kewenangan pemerintah,” ujar Robert.

Menurut Robert, warga boleh kampanyekan Paslon tunggal vs kolom kosong, tapi yang perlu dipahami keberlanjutan pembangunan daerah akan terhambat. “Memang satu sisi, hal ini merupakan kehidupan demokrasi dan kritisi terhadap system. Tapi, mari kita berpikir mana yang lebih baik kita pilih, apakah Paslon tunggal atau kotak kosong dengan segala konsekuensi.”

“Tentu, dalam hal ini menjadi tugas berat juga bagi para Paslon tunggal untuk memberi keyakinan kepada masyarakat tentang program yang akan ditawarkan agar masyarakat yakin datang ke TPS. KPU juga memiliki PR berat untuk mendatangkan pemilih ke kotak suara agar tingkat partisipasi meningkat dari Pilkada sebelumnya, khususnya di Pematangsiantar,” sebut Robert.

Untuk itu, Robert mengharapkan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus dapat memberi keyakinan kepada masyarakat, dengan tawaran program, khususnya masa dan setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap penanganan kesehatan yang terjangkau dan handal, penguatan ekonomi saat ini dan setelah masa Covid-19.

Sebab, lanjut Robert, para pemilih saat ini sudah cerdas akan melihat program itu. “Untuk itu, penyampaian program Paslon, juga harus tersampaikan kepada masyarakat apakah menggunakan media sosial, media online, cetak, radio, pengajian, gereja dan lain lain. Diharapkan Paslon dapat dengan optimal memberi penyampaian program yang realistis dan dapat dikerjakan.”

“Mari kita sukseskan Pilkada serentak 2020 untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Karena tujuannya mencari pemimpin yang terbaik, jelas bukan sebuah kerugian. Ekspresi konstitusional warga justru berjalan maksimal, karena ada perlawanan yang jelas. Apalagi, wargalah yang merasakan pola kepemimpinannya nanti, silahkan kita sikapi,” akhir Robert.(a28/B).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2