Pembangunan Budaya Sadar Peraturan, Sektor Prioritas Pembangunan

Pembangunan Budaya Sadar Peraturan, Sektor Prioritas Pembangunan

  • Bagikan
Sosialiasi kepatuhan terhadap perundang-undangan yang digelar Pemko Pematangsiantar di gedung serbaguna BP3D Pemko, Jl. Merdeka, Kamis (18/11), dibuka Wali Kota Hefriansyah, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely (tengah).(Waspada-Edoard Sinaga)
Sosialiasi kepatuhan terhadap perundang-undangan yang digelar Pemko Pematangsiantar di gedung serbaguna BP3D Pemko, Jl. Merdeka, Kamis (18/11), dibuka Wali Kota Hefriansyah, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely (tengah).(Waspada-Edoard Sinaga)

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Pembangunan dan pengembangan budaya sadar, taat dan patuh terhadap perundang-undangan, merupakan sektor prioritas pembangunan nasional, yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku.

“Khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Pematangsiantar dan terciptanya kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegas Wali Kota Hefriansyah melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely saat sosialisasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di gedung serbaguna BP3D Pemko, Jl. Merdeka, Kamis (18/11).

Menurut Wali Kota, perwujudan dari pengembangan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum, hingga akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.    

“Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dipandang perlu setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, memahami berbagai peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan, untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja,” sebut Wali Kota.

Pemerintah Indonesia, lanjut Wali Kota, memiliki kewajiban melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat. “Pembinaan kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu akan terlihat dari tingkat kecerdasan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai kepatuhan hukum, dibutuhkan usaha terus menerus untuk memasyarakatkan hukum.”

“Kami berharap, melalui sosialisasi ini, lurah sebagai kepala unit kerja kelurahan, mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mampu menggerakkan dan membina masyarakat, Ormas dan lembaga yang ada di keluruhan, untuk sadar hukum dan mampu mencegah perbuatan melawan hukum,” harap Wali Kota.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Universitas Simalungun Muldri James Pudamo Pasaribu dan Kabag Hukum Herri Okstarizal serta para peserta terdiri para camat dan lurah serta lainnya.(a28/C).

.

  • Bagikan