Waspada
Waspada » Pelanggar Prokes Di Pematangsiantar Akan Disidang Di Tempat
Sumut

Pelanggar Prokes Di Pematangsiantar Akan Disidang Di Tempat

 

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Kota Pematangsiantar saat ini sudah masuk level 3 kriris penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hingga untuk menimbulkan efek jera, pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, pelanggar protokol kesehatan (Prokes) atau tidak mematuhi Prokes akan disidang di tempat.

“Hal itu direncanakan mengingat Pematangsiantar sudah masuk level 3 krisis penyebaran Covid-19,” sebut Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daniel H Siregar ketika dihubungi usai mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama unsur Forkopimda yang membahas tentang perkembangan Covid-19 di gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Jumat (16/7).

“Di level 3 ini sudah harus ada pembatasan maupun pengetatan, hingga mulai hari ini, Satgas melalui Polres sudah melakukan pos penyekatan di Jl. Medan, Sigagak, perbatasan Pematangsiantar-Simalungun. Pos penyekatan baru di satu titik itu,” sebut Daniel.

Menurut Daniel, pos penyekatan itu diadakan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Apalagi menjelang Idul Adha, kita wanti-wanti, karena mencermati perkembangan dari  dua bulan lalu sampai sekarang, kenaikan cukup signifikan. Tadi, kita baru rapat, ada pembatasan dan ada pengetatan, termasuk yang pesta dan kegiatan lainnya berpotensi menimbulkan kerumunan.”

“Dalam rapat tadi, seorang anggota DPRD memberikan masukan agar pesta dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak diberi ijin, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Beliau juga mengajak masyarakat menahan diri untuk berkerumun ataupun berkumpul melakukan social distancing (menjaga jarak), itu yang perlu, hingga Satgas tidak terlalu terbebani dengan tugasnya,” sebut Daniel.

Karena, lanjut Daniel, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 itu bukan hanya tugas Satgas. “Ini tugas kita bersama, hingga melalui kesempatan ini, kita menghimbau kepada  masyarakat yang akan mengadakan pesta untuk berpikir ulang, apalagi mengundang kerumunan yang cukup besar dan kemungkinan besar tidak akan diijinkan.”

“Karena di level 3, sesuai ketentuannya, kedai kopi beraktivitas hanya sampai pukul 17:00. Sebenarnya, kita sudah ada toleransi, karena di Surat Edaran (SE) Wali Kota terkait PPKM mikro, kedai kopi diberi toleransi hingga pukul 20:00. Tapi, itupun tidak diindahkan. Sebab itu, kita akan melakukan upaya penindakan sesuai dengan hasil sidang di tempat,” sebut Daniel.

“Tadi, Kajari juga sudah memberikan semangat, akan ada upaya sidang langsung di tempat, agar ada efek jera. Sebab, kalau itu tidak dilakukan, himbauan-himbauan yang disampaikan Satgas, sepertinya menjadi tidak ada taringnya,” sesal Plt Kepala Pelaksana BPBD Pemko itu.

Ketika disinggung mengenai pelaksanaannya, menurut Daniel, bidang penegakan hukum Satgas yakni Satpol PP akan bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun dari TNI. “Karena, kita sudah mencoba menghimbau kesadaran masyarakat dan kita lihat sendiri, tidak ada kesadaran.”

Menjawab pertanyaan, kapan sidang di tempat akan dilaksanakan, Daniel belum dapat memastikannya. “Kita harapkan dalam waktu yang secepatnya, apalagi masa berlaku SE Wali Kota terakhir ini akan berakhir pada 20 Juli 2021. Kemungkinan, itu akan berlaku mulai 21 Juli 2021. Artinya, akan ada sanksi bagi warga yang melanggar Prokes.” (a28/C).

Keterangan foto:

RDP digelar Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dengan unsur Forkopimda guna menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 di gedung DPRD, Jl. H. Adam Malik, Jumat (16/7).(Waspada-Edoard Sinaga).

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2