Waspada
Waspada » Pedagang Pasar Sidikalang Unjuk Rasa Ke Kantor Bupati
Ekonomi Headlines Sumut

Pedagang Pasar Sidikalang Unjuk Rasa Ke Kantor Bupati

Pedagang Pasar Sidikalang unjuk rasa damai di halaman Rumah Dinas Bupati Dairi Senin (26/10). Waspada/Kartolo Munte
Pedagang Pasar Sidikalang unjuk rasa damai di halaman Rumah Dinas Bupati Dairi Senin (26/10). Waspada/Kartolo Munte

SIDIKALANG (Waspada): Seratusan pedagang Pasar Sidikalang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) unjuk rasa ke Kantor Bupati Dairi di Jln SM Raja, Sidikalang, Senin (26/10).

Kehadiran para pengunjuk rasa itu didominasi ibu-ibu dengan membawa spanduk  bertuliskan ‘Menolak Sistem Sewa Kios’.

BUPATI Eddy Keleng Ate Berutu saat menerima Pedagang Pasar Sidikalang unjuk rasa damai di halaman Pendopo Kantor Bupati Dairi. Waspada/Kartolo Munte
BUPATI Eddy Keleng Ate Berutu saat menerima Pedagang Pasar Sidikalang unjuk rasa damai di halaman Pendopo Kantor Bupati Dairi. Waspada/Kartolo Munte

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) dan juga sebagai Kordinator aksi Candra Simanjuntak menyampaikan tuntutan bahwa pada saat pembangunan Pasar Sidikalang di masa kepemimpinan Bupati MP Tumanggaor, pada saat sosialisasi kala itu, tidak pernah disebutkan bahwa kios itu sistem sewa, begitu juga masa Bupati Johnny Sitohang bahwa kios di Pasar Sidikalang tidak ada sistem sewa.

Menurut mereka, kios tersebut merupakan hak pakai yang dikelola oleh Dinas Pasar dan dilengkapi dengan Kartu Ijin Berjualan (KIB).

Berkaitan dengan itu kata Candra, supaya mencabut Surat Persetujuan Bupati Dairi Nomor: 551/4786 tertanggal 7 Oktober 2020 Tentang Masa dan Persetujuan Tarif Kios Blok A-B Pasar Sidikalang, dalam surat tersebut menyatakan bahwa tarif kios dengan harga sewa antara Rp1.700.000 hingga Rp2.800.000/tahun adalah tidak berdasar.

Kemudian supaya Bupati Dairi menetapkan hak pakai kepada para pedagang di Kios Blok A dan Blok B selama 25 tahun dan dapat diperpanjang secara tertulis melalui surat keputusan bupati. Kemudian kata mereka, supaya segera menerbitkan Kartu Ijin Berjualan sebab masa ijin berjualan di Pasar Sidikalang akan berakhir pada nulan Oktober 2020.

Pada kesempatan itu, juru bicara Candra Simanjuntak menyampaikan bahwa para pedagang bersedia dikenakan biaya dan disesuaikan dengan luas kios yang dimiliki pedagang yaitu sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per bulan.

Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Setda Leonardus Sihotang dan Asisten I Pemerintahan menyambut para pedagang dari Pasar Sidikalang di halaman Rumah Dinas Bupati dengan mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Dairi dan Pol PP itu, menyampaikan rasa rindu terhadap para pedagang dari Pasar Sidikalang.

Dikatakan, Bupati  Eddy sebelumnya sudah mendapat keluhan yang dirasakan dan dialami pedagang Pasar Sidikalang. Namun dijelaskan bahwa Bupati memiliki otoritas yang terbatas dan juga taat terhadap undang undang serta tidak boleh semena-mena terhadap peraturan yang ada.

Untuk memenuhi tuntutan pedagang yang melakukan aksi itu, Bupati memerintahkan langsung kepada Sekda, Asisten dan Inspektur supaya menelaah surat yang sudah ditandatangani Bupati.

Bupati juga memerintahkan Sekda dan Asisten termasuk OD Pasar dan Ispektur supaya berkoordinasi dengan  Dewan sebab Pasar Sidikalang adalah merupakan aset pemerintah.

Pantauan Waspada.id di lokasi demo, para pedagang meninggalkan halaman Pendopo Bupati dengan tertib setelah mendapat penjelasan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu.(a25/B).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2