Scroll Untuk Membaca

Sumut

PD Muhammadiyah: Pemekaran Simalungun Jadi Prioritas, Rencana Bergabung Ke Protap Ditolak

KETUA PD Muhammadiyah Simalungun, H.Tugio WR didampingi Sekretaris, Ir. Jamal Damaik, Waket, Zul Anhar, S.Ag, kepada Waspada di Pematang Siantar, Selasa (28/02/2023). Waspada/Ist
KETUA PD Muhammadiyah Simalungun, H.Tugio WR didampingi Sekretaris, Ir. Jamal Damaik, Waket, Zul Anhar, S.Ag, kepada Waspada di Pematang Siantar, Selasa (28/02/2023). Waspada/Ist

SIMALUNGUN (Waspada): Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Simalungun, menolak dengan tegas wacana penggabungan Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Provinsi Tapanuli (wacana pemekaran Provinsi Sumut nantinya).

“Harusnya yang kita dukung dan jadi prioritas itu adalah pemekaran Kabupaten Simalungun, agar Simalungun cepat berkembang, bukan malah bergabung ke Provinsi Tapanuli (Taput),” kata Ketua PD Muhammadiyah Simalungun, H.Tugio WR didampingi Sekretaris, Ir. Jamal Damaik, Waket, Zul Anhar, S.Ag, kepada Waspada di Pematang Siantar, Selasa (28/02/2023).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

PD Muhammadiyah: Pemekaran Simalungun Jadi Prioritas, Rencana Bergabung Ke Protap Ditolak

IKLAN

Menurut H.Tugio, kalau Kabupaten Simalungun berwacana akan bergabung dengan Protap, justru dinilai merugikan daerah dan masyarakat Kabupaten Simalungun sendiri. Baik dari jarak tempuh ke ibukota provinsi, maupun dari sisi sosiolagis keberagaman suku dan budaya, Kabupaten Simalungun akan sulit berkembang kalau bergabung ke Protap.

” Sungguh semakin mempersulit kemajuan jika Simalungun bergabung dengan Protap. Karenanya Muhammadiyah Simalungun menolak atas wacana penggabungan ini mengingat jarak tempuh yang sangat jauh ke ibukota Protap di Sibolga, pastilah akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga dari efisiensi waktu,” jelas Tugio.

“Selama ini, warga Simalungun sudah semakin enak dan semakin cepat kalau ingin ke ibukota Provinsi Sumut di Medan, karena sudah ada jalan tol, bahkan bisa pergi pulang sampai beberapa kali,” tambahnya lagi.

Hal yang sama dikemukakan Ustadz Zul Anhar yang juga Wakil Ketua PD Muhammadiyah Simalungun. Dikatakannya, dari sejarah keresidenan zaman kolonial dulu, Simalungun bergabung dengan wilayah Keresidenan Sumatera Timur, bukan ke wilayah Keresidenan Tapanuli, karenanya biarlah Simalungun ini tetap menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana selama ini.

“Biarlah Simalungun ini tetap menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana selama ini,” cetus Zul Anhar.

Di sisi lain dia juga berharap, wacana bergabungnya Simalungun ke wilayah Protap tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan meminta Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, dapat menyikapinya secara bijaksana dengan menolak bergabung ke Protap.

“PDM Simalungun mengharapkan kepada Bupati Simalungun agar tetap konsen untuk memprioritaskan pemekaran Kabupaten Simalungun. Hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat banyak yang selama ini mendambakan terwujud pemekaran menjadi dua daerah, yakni Kabupaten Simalungun sebagai induk dan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai hasil pemekaran secepatnya,” timpal Sekretaris PDM Simalungun, Jamal Damanik. (a27)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Respon (3)

  1. Yg ngomong BUKAN org Batak dan kalaupun org Batak tdk lg 100% jalankan adat Batak krn byk pantangannya.
    Seharusnya tau diri klo bicara, kalau Sibolga jg jd ibukota maka menyusahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE