PANYABUNGAN (Waspada): Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Mandailing Natal, terutama di Pantai Barat, mereka seperti dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
“Untuk itu, kami minta kepada pemerintah agar lebih fokus memperhatikan daerah Pantai Barat terutama Kota Batahan,” ujar Ketua Fraksi Amanah Berkarya Nis’at Sidik Nasution saat penyampaian pandangan akhir Fraksi Amanah Berkarya terhadap Ranperda tentang APBD Madina tahun anggaran 2023.
“Apabila musim hujan, jalanan seperti kubangan lumpur, sehingga bukan seperti ibukota kecamatan lainnya,” tambahnya lagi.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, SH, Wakil Ketua Harminsyah Batubara, Wakil Ketua Erwin Efendi Nasution, serta puluhan anggota DPRD Madina lainnya yang mengikuti rapat, Selasa (29/11).
Konflik Sosial
Selain itu, lanjut Nis’at Sidik Nasution, persoalan pertanahan di daerah Pantai Barat banyak tumpang tindih kepemilikan, terutama lahan masyarakat banyak yang diserobot perusahaan besar.
“Namun, sampai saat ini nampaknya belum ada penyelesaian jelas dan komprehensif terhadap hal tersebut dan dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik sosial di tengah masyarakat,” ujar Nis’at Sidik Nasution.
“Kami dari Fraksi Amanah Berkarya minta pemerintah daerah agar mencari solusi dan penyelesaiannya,” tegasnya.
Dijelaskan, penempatan pejabat eselon 2 tidak ada satupun putra-putri Pantai Barat yang menempati posisi tersebut, sehingga tidak ada mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di Kec. Batahan.
“Padahal banyak putra-putri daerah yang mempunyai skill dan kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sebagaimana yang disampaikan anggota DPRD Madina Muharuddin Umpan yang merupakan putra asli Batahan,” tutupnya. (irh)
Teks foto : Saat musim hujan, jalan seperti kubangan lumpur. Warga di satu kawasan Pantai Barat menggunakan sampan sebagai transportasi. Waspada.id/dok
