LANGKAT (Waspada): Kondisi infrastruktur jalan nasional di Kab. Langkat yang sejak lama terkesan dibiarkan kupak kapik, mulai dari perbatasan Sumut – Aceh hingga sampai ke perbatasan Kota Binjai, menuai sorotan tajam.
Azhar, seorang tokoh pemuda di P. Brandan saat dimintai Waspada tanggapannya, Senin (20/3), menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap buruknya kondisi infstruktur jalan nasional di Kab. Langkat. Menurut dia, 90% jalan nasional di Langkat kondisinyak tak layak.
Dia mengatakan, kondisi infastrukutur jalan di daerah ini sedang tidak baik-baik saja, karena itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi Dodo dan Menteri PUPR agar memprioritaskan pembangunan jalan nasional menghubungi dua provinsi ini.
“Jangan hanya tol saja yang dibangun, tapi jalan nasional sebagai urat nadi perekonomian juga harus diperhatikan secara serius,” ujar Azhar dengan nada kecewa karena minimnya perhatian pusat untuk pembangunan jalan nasional di daerahnya.
Ia juga menyayangkan perwakilan rakyat Langkat yang berada di senayan sepertinya diam. Beberapa anggota DPR RI asal Langkat, seperti Rudi Bangun, Delia Pratiwi dan Johar Arifin, dianggapnya tak dapat berbuat banyak untuk meneken pemerintah pusat.
“Kita punya wakil di Senayan, tapi tak dapat berbuat banyak untuk mendorong akslerasi pembangunan jalan nasional,” kata Azhar sembari menambahkan, kontribusi Langkat dalam menyumbang pajak ke kas negara cukup besar, tapi yang disesalkannya, umpan balik pembangunan dirasakan sangat minim.
Daerah ini termasuk penyumbang pajak yang potensial dari sektor perkebunan, industri CPO, Migas, dan lainnya, tapi ironisnya, kondisi jalan nasional selama bertahun-tahun dibiarkan bertabur lubang. Ia mempertanyakan kemana uang pajak yang disetor daerah ini ke pusat.
Kalau di Pulau Jawa, kata Azhar, sedikit saja jalan berlubang beritanya sudah heboh, tapi di Langkat, Sumut, jalan nasional yang bertahun-tahun rusak berat, sepertinya tak dipedulikan. “Sebagai warga Langkat kita sangat kecewa,” tukasnya.
Kekecewaan senada juga disampaikan oleh mantan anggota DPRD Langkat, Kirana Sitepu. Ia menilai, kinerja Kementeria PUPR tak becus, karena jalan nasional yang sangat strategis ini sejak lama kurang mendapat perhatian serius.
Menyinggung usaha perbaikan yang saat ini sedang dilakukan Kementerian PUPR di Jalinsum Km 58-60 Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat, ia menilai, usaha pembangunan tak sebanding dengan panjangnya kerusakan jalan.
Pembangunan yang sedang dilakukan hanya berkisar ratusan meter, sementara panjang ruas jalan di Langkat yang rusak, mulai dari perbatasan Aceh sampai ke perbatasan Kota Binjai mencapai hampir 100 Km. Harusnya, seluruh jalan yang rusak dibangun.
Sitepu juga menyori proses pembangunan jalan yang dianggapnya tidak profensional. Menurutnya, aspal jalan yang sudah dikeruk tidak segera diaspal sehingga kondisi ini rawan menimbulkan kecelakaan lalulintas.
Selain itu, di lokasi pembangunan jalan kerab mengundang kemacetan yang cukup panjang. Salah seorang personil polisi mengatakan, ia selama berjam-jam terjebak macet, padahal ruas jalan yang dibangun paling hanya sekitar 100 meter.
Guna pemerataan pembangunan, Kirana Sitepu dan Azhar mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN untuk memperbaiki seluruh jalan nasional di Langkat yang rusak parah. “Kalau hanya ratusan meter saja yang diperbaiki itu percuma saja,” kata Kirana. (a10)
