Waspada
Waspada » Nuri Menggugat, KPUD Asahan Siap Paparkan Fakta
Headlines Sumut

Nuri Menggugat, KPUD Asahan Siap Paparkan Fakta

Gedung MK. Nuri Menggugat, KPUD Asahan Siap Paparkan Fakta. Waspada/Ist
Gedung MK. Nuri Menggugat, KPUD Asahan Siap Paparkan Fakta. Waspada/Ist

KISARAN (Waspada): Paslon Bupati Asahan 2020 No urut 1 Nurhajizah Marpaung – Henri Siregar (Nuri) mengajukan gugatan atas kemenangan Paslon No 2 Surya-Taufik Zainal Abidin (ST20), dengan dugaan penggerakan ASN saat pemilihan, namun KPUD Asahan telah menyiapkan berkas dalam penyampaian fakta di persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan permohonan Nuri yang diunduh dari situs MK, prihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor:724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang terdaftar dengan nomor perkara 83/PHP.BUP-XIX/2021, menyatakan hasil rapat rekapitulasi KPUD Asahan pada Desember 2020 lalu Paslon No Urut 1 Nurhajizah Marpaung – Henri Siregar (pemohon) dengan perolehan 101.124 suara, paslon No urut 2 Surya-Taufik Zainal Abidin (ST20) 139.005 suara, dan Paslon No Urut 3 Rosmansyah – Winda Fitrika (Roswin) memperoleh angka 67.985 suara.

Namun hasil perhitungan tim Nuri berpendapat lain, dan menyatakan dirinya menang di Pilkada Asahan dengan perolehan suara 139.005 suara, sedangkan ST20 dengan 101.124 suara, dan Roswin 67.985 suara. Menurutnya selisih suara itu (Persi KPUD) dikarenakan Calon Bupati No urut 1 Surya, merupakan Bupati Asahan, dan ditemukan pelanggaran dengan keterlibatan ASN secara masif dan money politik saat Pilkada 2020. Salah satunya dengan adanya Surat Perintah dari Pemerintah Kecamatan Aek Songsongan, perihal surat tugas pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara, dan Surat Perintah Pemkab Asahan tentang pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan suara. Dijadwalkan sidang perdana tentang gugatan Pilkada Asahan di MK, akan digelar pada Rabu (27/1).

Menanggapi hal itu Ketua KPUD Asahan Hidayat, dihubungi Waspada, Senin (25/1) menyampaikan bahwa pihaknya sudah siap 100 persen dan akan menyampaikan fakta dalam persidangan di MK nanti.

“Secara umum saya sampaikan, KPUD Asahan siap 100 persen dalam menghadapi gugatan ini. Namun saya mohon maaf belum bisa menyampaikannya secara detailnya,” jelas Hidayat.

Sedangkan kubu ST20 melalui Ketua Kuasa Hukum Leo L. Napitupulu telah mendaftarkan diri ke MK dalam masalah gugatan itu sebagai pihak terkait, menuturkan prinsip hukum mengatakan barang siapa yang mendalilkan sesuatu pernyataan dibebani kewajiban untuk membuktikan pernyataan tersebut. Begitu sebaliknya bila menyangkal suatu pernyataan akan dibebani kewajiban untuk membuktikannya.

“Berhubungan karena tim kuasa hukum ST20 belum menyerahkan jawaban secara formal, tentang item-item tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Nuri, belum bisa dibuka ke publik, karena itu bagian dari strategi perkara. Namun secara umum kita mampu membuktikan sangkalan kita atas yang dituduhkan MK nanti,” jelas Leo.

Permendagri N0 61/2011

Di lain tempat Kadis Kominfo Kab Asahan Rahmat Hidayat Siregar, saat dikonfirmasi Waspada.id, atas dugaan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan monitoring ke TPS dan melaporkan rekapitulasi cepat perhitungan suara yang dituduhkan, menjelaskan bahwa pelaksanaan itu berlandaskan dengan Permendagri N0 61/2011, Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, dan kegiatan itu dilakukan pada Pilgub Sumut 2018, kemudian Pileg dan Pilpres 2019, dan Pilkada 2020.

“Bedanya pada Pilgub, Pileg, Pilpres dilakukan secara manual. Namun Pilkada 2020 dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi, dan mengingat situasi Covid-19,” jelas Hidayat.

Hidayat juga mengatakan, hasil itu untuk data Pemkab yang akan dilaporkan ke Pemprov dan Pemerintah Pusat, dan tentunya hasilnya bukan untuk konsumsi publik, namun kebutuhan pemerintah dalam memantau Pemilihan di daerah.

“Kita membantah itu sebagai pergerakan ASN sebagai mendukung Paslon, karena kita lakukan ada dasar hukumnya,” jelas Hidayat. (a19/a20)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2