TAPSEL (Waspada): Nol kilometer atau titik awal pemerintahan Bupati Tapanuli Selatan periode 2025-2030, H. Gus Irawan Pasaribu SE, Ak, MM, CA, dilanda berbagai dinamika. Baik itu dinamika yang muncul sebagai ekses dari kebijakan nasional maupun warisan pemerintahan sebelumnya.
Pengamat pemerintahan dan pembangunan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Aulia Akbar, berbicara hal ini dengan wartawan pada Sabtu (1/3) atau menjelang hari pertama bertugas Bupati Tapsel Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbudin, Senin (3/3) lusa.
Katanya, di titik awal atau nol kilometer kepemimpinan Gus Irawan dan Jafar Syahbuddin di Tapsel, sudah mengalami efisiensi atau pengurangan anggaran yang jumlahnya mencapai Rp113 miliar dari pemerintah pusat.
Efisiensi yang juga dialami pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia itu, telah mengakibatkan batalnya realisasi sebagian besar pembangunan yang telah dianggarkan di tahun 2025 ini.
“Pembangunan sarana prasarana fisik atau yang bersifat bangunan menjadi gagal untuk direalisasikan, karena transfer anggarannya dibatalkan oleh pemerintah pusat,” kata Aulia Akbar.
Dijelaskan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 yang mejadi dasar penghapusan anggaran itu. Alasannya, untuk efesiensi penggunaan keuangan negara.
Di tingkat lokal, kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2021 sampai 2024 dengan jumlah mencapai ribuan orang, telah mengakibatkan bergesernya anggaran sekitar Rp200 miliar dari Belanja Modal ke Belanja Pegawai Tapsel di tahun 2025.
Dua hari menjelang habis jabatan, Dolly Pasaribu menerbitkan Peraturan Bupati Tapsel No.5 tertangal 18 Februrai 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.32 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025. Disitu, terlihat jumlah Belanja Pegawai meningkat tajam menjadi Rp739 milar lebih.
Belanja Modal yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan bangunan fisik lainnya, pada tahun 2025 ini telah terjadi pengurangan lagi dari Rp154 miliar di Perda APBD menjadi Rp89 miliar di Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD 2025.
Dibanding sebelumnya, perbandingan jumlah Belanja Modal dengan Belanja Pegawai di tahun 2025 ini paling membuat miris. Tahun 2021 Belanja Modal (BM) Tapsel sekitar Rp236,9 miliar dan Belanja Pegawai (BP) sekitar Rp456 miliar.
Tahun 2022 BM sekitar Rp305,8 miliar dan BP sekitar Rp458 miliar. Tahun 2023 BM sekitar Rp501,3 miliar dan BP sekitar Rp463 miliar. Di tahun 2024 pergeseran Belanja mulai terlihat nyata yaitu Belanja Modal hanya Rp254 miliar dan Belanja Pegawai meningkat tajam jadi Rp540 miliar lebih.
Tahun ini, Belanja Modal pembangunan berkurang drastis. Di Perda APBD 2025 masih Rp154 miliar, namun dikurangi lagi lewat Perbup Tapsel No.5 dan tinggal hanya Rp89 miliar. Berbanding terbalik dengan Belanja Pegawai yang membengkak menjadi Rp739 miliar lebih.
Kondisi ini dikarenakan banyaknya pertambahan ASN P3K, namun tidak diimbangi dengan pertambahan sumber pendapatan baru bagi daerah. Belum lagi pengangkatan honorer THL dan TKS dari 2022 sampai 2024, yang terlalu banyak dan tanpa melihat kompetensinya.
“Bengkaknya anggaran Belanja Pegawai ini, menurut saya, antara lain akibat pengangkatan pegawai ASN khususnya P3K yang jumlahnya sangat fantastis. Rekruitmennya tak selektif dan kurang reaslistis oleh Bupati Tapsel sebelumnya,” sebut Aulia Akbar.
Mirisnya, dinamika keuangan Tapsel ini juga antara lain akibat sektor Pendapatan Daerah yang kurang baik pengelolaannya. Seperti pengelolaan pasar daerah yang dipindah dari BUMD PT. Tapanuli Selatan Membangun (TSM) ke Dinas Perdagangan dan Koperasi.
Saat dikelola PT.TSM, setiap tahunnya Pendapatan Daerah dari pasar mencapai sekitar Rp360 juta. Setetah dikelola Dinas Perdagangan dan Koperasi, ternyata Pemkab Tapsel memberi ‘suntikan dana’ sekitar Rp800 juta untuk operasional pengelolaan seluruh pasar.
Nyatanya, jangankan keuntungan, untuk mengembalikan ‘modal’ yang Rp800 juta itu saja, dinas pengelola pasar tersebut tak mampu. Dari Rp1,06 miliar target Pendapatan Daerah dari pengelolaan semua pasar di Tapsel, yang terealisasi hanya sekitar Rp271 juta.
“Pemkab Tapsel rugi sekitar Rp529 juta dari suntikan modal Rp800 juta untuk operasional pengelolaan pasar itu. Padahal saat dikelola PT.TSM, masih berkontribusi atau mampu menambah PAD sekitar Rp360 juta per tahun tanpa ada suntikan modal,” terangnya.
KEPEGAWAIAN
Dinamika lain di nol kilometer kepemimpinan Gus Irawan adalah kepegawaian. Antara lain setelah munculnya surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut Undang Undang No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pemerintah daerah diinstruksikan menata pegawai ASN dan Non ASN. Sehinga Bupati Tapsel saat dijabat Dolly Pasaribu menerbitkan keputusan yang berakibat ‘dirumahkannya’ ratusan pegawai Non ASN di Pemkab Tapsel.
Aksi penolakan terhadap keputusan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu itu telah dilakukan para pegawai Non ASN yang dirumahkan. Seperti pada unjukrasa ratusan tenaga kesehatan yang merupakan pegawai Non ASN Dinas Kesehatan pada Senin (24/2/2025).
Pengurangan anggaran Rp113 miliar dan keputusan merumahkan ratusan pegawai Non ASN ini, telah menjadi persoalan atau dinamika masalah di nol kilometer kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu di Tapsel.
“Belum lagi persoalan-persoalan daerah yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya. Seperti aparat pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tapanuli Selatan Membangun (TSM) yang dililit persoalan hingga masih berhadapan dengan proses penegakan hukum,” ujarnya.
Aulia Akbar menyebut, tahun pertama pemerintahan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, ibaratnya masih cuci piring. Sehingga jangan dulu berharap banyak terhadap perealisasian visi kampanye di tahun pertama ini.
“Disinilah pak Gus dan Jafar diuji kemampuannya menghadapi dinamika di tubuh Pemkab Tapsel. Jika diawal ini beliau-beliau sukses menghadapinya, maka visi Tapsel Kembali Bangkit akan terwujud di periode pertama kepemimpinan mereka,” terang Aulia Akbar.
Terakhir, ia menyarankan ke Bupati Tapsel Gus Irawan dan Wakil Bupat Jafar Syahbudin agar segera merasionalisasi struktur anggaran yang ada di Perbup APBD 2025. Misalnya pemotongan perjalanan dinas 50 persen, meniadakan kegiatan yang bersifat seremoni.
Mengurangi Bimtek dan sejenisnya yang dalam nomenklatur anggaran termasuk Belanja Barang dan Jasa, termasuk mengurangi hibah uang dan barang. Dari hasil rasionalisasi atau pengurangan itu bisa digunakan untuk sedikit menambah Belanja Modal.
Rasionalisasi anggaran ini sangat penting dalam rangka memenuhi maksud tujuan Surat Edaran (SE) Mendagri No.900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025. “Seluruh kepala daerah terpilih dan baru dilantik, diminta melakukan penyesuaian anggaran daerah dan sekaligus mengakomodasi Asta Cita yang diselaraskan dengan penjabaran visi misi kepala daerah yang baru,”.
Aulia meminta semua jajaran Pemkab Tapsel harus siap ‘mengencangkan ikat pinggang’ termasuk stakholders lainnya. Dia yakin Gus mampu menghadapi dinamika Pemkab Tapsel saat ini, sebagaimana ketika Gus menjabat Direktur Utama Bank Sumut selama tiga periode.
Kepemimpinannya diawali dengan kondisi bank nyaris bangkrut. Lalu dengan kebijakan strategis yang tidak populer dan bahkan tidak memuaskan sebagian orang, tahap demi tahap bank kebanggaan orang Sumut itu sukses bangkit dan berpredikat terbaik.
“Demi keberlangsungan pembangunan Tapsel yang bergerak maju kedepan secara bertahap dan berkesinambungan, mari kita bantu Gus Irawan dan Jafar Syahbuddin mewujudkan Tapsel bangkit dari dinamika keterpurukan saat ini,” ajak Alia Akbar. (a05)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
