DOLOKSANGGUL (Waspada) Pembukaan lahan Sikirang di Dusun Onggol, Desa Sihastoruan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara sejauh ini masih ramah lingkungan. Pembukaan lahan yang bertujuan menunjang program pemerintah (ketahanan pangan) itu dinilai positif untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
NGO Sumatera Forest melalui Koordinator Wilayah Humbahas, Saut Tumanggor saat dimintai tanggapanya, Selasa (18/3/2025) mengaku mendukung pihak pengembang (pengusaha) bersama masyarakat dalam hal pembukaan lahan tidur Sikirang menjadi lahan produktif untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak. Apalagi saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang gencar dalam program peningkatan ketahanan pangan. Sehingga pembukan lahan Sikirang dan program pemerintah sangat relevan.
Dia menjelaskan, sejauh pengamatan di lapangan, bahwa pembukaan lahan Sikirang masih ramah lingkungaan. Bahkan pihak pengembang dengan masyarakat masih konsisten dengan aturan dan kesepakatan yang terbangun anatara masyarakat dan pengembang.
“Sejak awal perencanaan hingga pembukaan lahan Sikirang, kita dari aktifis lingkungan NGO Sumatera Forest Koordinator Wilayah Humbahas selalu melakukan monitor. Pantauan kita, dalam aktifitas pembersihan (penebangan) kayu di lahan Sikirang oleh pengusaha, sejauh ini masih koridor hukum yang berlaku. Kalaupun ada riak-riak di masyarakat yang memperalat kerusakan lingkungan, kita yakini itu kepentingan sepihak untuk menggagalkan program ketahanan pangan,” ujar Saut.
Dia menguraikan, sejak awal pembukaan lahan di atas, pengembang sudah membangun jalan usaha tani sekitar 5 Km, pembangunan jaringan listrik dan lainnya. Artinya secara tidak langsung pengembang sudah mendukung kelancaran akses transportasi pengangkutan hasil pertanian dari lahan Sikirang.
Selain itu katanya, sebagai komitmen menjaga pengelolaan lingkungan, pihak pengembang sudah melengkapi dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) serta RKL-RPL (Rencana Kelola Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan) dalam evaluasi pengelolaan longkungan. Kemudian untuk penatausahaan hasil hutan atas penebangan kayu, pihak pengembang sudah mengantongi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Dari sisi mekanisme semua sudah terpenuhi. Kemudian kesepakatan pengusaha dan masyarakat sudah terbangun dan terlaksana. Apalagi yang mau dipermasalahkan. Dalam hal ini, kita mengimbau masyarakat dan pihak terkait agar berpikiran positif dan tidak membuat kegaduhan,” tukasnya.
Perihal dampak lingkungan, Saut berkeyakinan, bahwa pihak konsultan dan Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan kajian dan analisa dampak lingkungan. Amatan kita, dari sisi kemiringan, dampak aktifitas tidak akan menimbulkan longsor ataupun banjir karena dalam dokumen lingkungan pasti ada perjanjian pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Humbahas Zeki Munte dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, dalam UKL-UPL ada tanggung jawab dari pengembang yang harus di penuhi yakni pengelolaan lingkungan.
Selanjutnya, Zeki juga mengaku pihaknya mendukung pengusaha berinvestasi di daerah itu karena sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Sisi lain, Zeki justru menyangkan sikap Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang merekomendasikan pembekuan SIPUHH. “Sebelum penghentian penebangan atau pembekuan SIPUHH, harusnya dibuat pembinaan dan diberi waktu untuk memenuhi tanggung jawabnya pengembang yang mungkin belum terealisasi,” pungkasnya. (cas/a08)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
