EMPAT Kasus di Desa Perlis, Kec. Brandan Barat membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pasca aksi demi warga. Waspada/Ist
P. BRANDAN (Waspada): Rencanakan aksi demonstrasi warga nelayan Desa Perlis, Kec. Brandan Barat, ke kantor desa yang sudah dijadwalkan, Senin (13/1), terpaksa ditunda akibat hujan yang turun sepanjang hari.
“Ya, warga menunda aksi demo pada hari ini karena faktor cuaca di mana hujan terus mengguyur sepanjang hari,” Ketua Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Perlis, Mukhlis, kepada Waspada lewat selularnya.
Dia mengatakan, masyarakat merencanakan akan menggelar aksi demo besar-besaran pada pekan depan. “Jika aksi ini tidak juga ditanggapi, warga mendirikan dapur umum dan mereka bertahan di kantor desa,” katanya.
Sebelumnya, nelayan yang menjadi korban dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022 melancarkan aksi demo dan menyegel kantor desa, Kamis (8/1).
Dua hari aksi berselang, sejumlah perwakilan nelayan, Jumat (10/1), mendatangi kantor Inspektorat Pemkab Langkat di Stabat, namun perwakilan nelayan mengaku kecewa, karena mendapat jawaban yang tidak memuaskan.
Ketua BPD mengatakan, masyarakat kecewa terhadap penyidik Unit Tipikor Polres Langkat yang menangani perkara ini. “Penanganan perkara sangat lamban, padahal kasus yang dilaporkan sudah terang benderang,” ujarnya.
Kemudian, yang menambah kekecewaan, Muhklis, penyidik hingga kini tak memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepadanya selaku pelapor kasus dugaan korupsi dana BLT buat nelayan.
Padahal, kata Muklis, sesuai Peraturan Kapolri, SP2HP wajib diberikan oleh penyidik kepada pihak pelapor, baik diminta atau tidak. “Saya mencermati, penanganan perkara ini terkesan tidak transparan,” ujarnya dengan nada kesal.
Mukhlis menambahkan, masyarakat saat ini sudah sangat marah dan mereka meminta kasus yang merugikan ratusan nelayan ini harus berlanjut demi terwujudnya kepastian hukum di negeri ini.
Dana BLT sebesar ratusan juta rupiah ini disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat melalui rekening Kelompok Nelayan
Bintang Fajar Bahar, Kelompok Nelayan Usaha Bersama, Kelompok Nelayan Jaya Bahari.
Di desa ini terdata 800-an nelayan penerima BLT dampak inflasi BBM tahun 2022 dengan nilai masing-masing Rp300.000. Namun, sebagian nelayan hanya diberi Rp100.000, bahkan sebagiannya tidak diberi sama sekali.
Pihak yang dipercaya untuk menyalurkan dana bantuan adalah ketua kelompok nellayan yang notabene menjabat Kadus. Pasca aksi warga, empat orang Kadus yang terindikasi terlibat membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis.
“Sebelumnya tiga Kadus mengundurkan diri lebih awal. Total Kadus yang mengundurkan diri ada tujuh orang, sementara dua Kadus belum menyatakan mundur,” kata Ketua BPD yang getol memperjuangkan hak para nelayan. (a10)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
