MHKI Sumut: Pemprovsu, Pemkab Dan Pemko Wajib Berikan Sembako Gratis - Waspada

MHKI Sumut: Pemprovsu, Pemkab Dan Pemko Wajib Berikan Sembako Gratis

  • Bagikan
Ketua MHKI Sumut Dr H. Irwan Jasa Tarigan, SH, MH. Waspada/Ist
Ketua MHKI Sumut Dr H. Irwan Jasa Tarigan, SH, MH. Waspada/Ist

DELISERDANG (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ataupun Pemerintah Kota (Pemko) diminta untuk peduli terhadap warganya karena dampak dari Virus Corona atau Covid-19 dengan wajib memberikan sembako secara gratis.

Hal itu di ungkapkan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Sumatera Utara (MHKI Sumut) yang juga merupakan Ketua Prodi Magister Hukum dan Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi Dr H. Irwan Jasa Tarigan, SH, MH, kepada Waspada, Rabu (1/4).

“Saat ini kepedulian pemerintah daerah yang kita tunggu karena Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota wajib menyediakan anggaran khususnya bantuan sembako dengan seiring pengaman sosial menghadapi pandemi virus Corona ini,” kata Dr. Irwan.

Irwan menjelaskan, bahwasanya Gubernur Sumatera Utara sudah menetapkan status tanggap darurat bencana Virus Covid 19 atau selama 14 hari penetapan status ini mengingat semakin meningkatnya kasus Covid baik yang positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bahkan kasus kematian dugaan Covid 19 di Sumut termasuk kategori tinggi.

“Mengingat kondisi seperti itu, upaya yang harus dilakukan mau tidak mau masyarakat harus stay at home karena tingkat penyebaran virus ini begitu masif. Namun perlu kepedulian pemerintah dengan memberikan sembako (agar masyarakat bisa bertahan dirumah). Nah ini yang belum kita lihat dilakukan Pemkab, Pemko atau Pemprovsu,” jelasnya.

Menurutnya, di mana pemerintah pusat tidak mau menerapkan status lockdown atau karantina wilayah, maka mau tidak mau juga pemerintah pusat dan daerah di Sumut terutama Pemda Kabupaten dan Kota menyiapkan rumah sakit darurat khusus Covid 19 di masing-masing daerah karena dikhawatirkan terjadi lonjakan kasus dan pasien.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota harus memerintahkan rumah sakit jangan menolak pasien Covid, tanganilah di daerah masing-masing, kalau rumah sakit menolak maka ada ancaman hukuman berdasarkan undang-undang rumah sakit,” sebutnya.

Optimalkan Anggaran

Tidak itu saja lanjut Dr. Irwan, Pemprovsu dan jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota harus menggandeng pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis agar jangan sampai menjadi korban karena menangani Covid 19 ini.

“Perlu upaya ekstra koordinasi dalam penanganan wabah Covid 19 ini, oleh karena itu anggaran masing-masing Pemda harus betul-betul dioptimalkan,” ungkapnya.

Selain itu Dr. Irwan, juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberikan stimulus-stimulus ekonomi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Seperti menggratiskan tagihan listrik dan lainnya.

“Dan itu harus secepatnya direalisasikan, terutama bantuan sembako yang juga dianggarkan Pemerintah Pusat sesuai pidato Presiden Jokowi kemaren,” tutur Dr. Irwan. (cel).

  • Bagikan