KISARAN (Waspada): Perwakilan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) Kab Asahan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan (FKTK) Non- APBD dan APBN melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden RI, mencari solusi bahwa jasa mereka dalam membantu pelayanan kesehatan di masyarakat tidak dihargai, dan Pemkab Asahan menolak memberikan insentif dari APBD yang hanya sebesar Rp300 ribu perbulan, karena tidak mempunyai payung hukum.
Aktivis yang mendampingi Nakes yang berjalan kaki menuju istana negara, Andrian Sulin, saat dihubungi Waspada via seluler, Senin (5/12) menerangkan bahwa ini merupakan hari ke-11 perjalanan mereka dari Asahan, dan kini sudah berada di Kec Tanah Putih, Kab Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sulin menuturkan bahwa yang berangkat berjalan kaki menuju istana sebanyak enam orang (tiga laki-laki, tiga perempuan) dengan pembagian dua bidan, dua orang perawat, dan dua orang aktivis dan penggiat sosial.
Secara umum, setelah sepuluh hari berjalan kaki, kata Sulin, kondisi kesehatan para pejalan kaki cukup baik, namun yang mereka hadapi adalah kaki pecah-pecah (karena banyak berjalan) hingga menjalani infus karena mengalami dehidrasi. Untuk perjalanan para Nakes ini mulai pukul 06.00-18.00 WIB, dan tidak muluk-muluk hanya memenuhi target 20 Km per hari.
“Bahkan kami sempat satu hari, tidak melakukan perjalanan karena harus menjalani perawatan dan memulihkan stamina dan kondisi tubuh,” jelas Sulin.
Sulin mengatakan tujuan mereka datang ke Istana Negara, untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, dan Ketua DPR RI, untuk menyampaikan para Nakes TKS ini tidak mendapat perhatian dari Pemkab Asahan, walaupun sudah mengabdi hingga 18 tahun.
“Mudah-mudahan Presiden dan Ketua DPR RI memiliki solusi terbaik untuk TKS khususnya yang ada di Kab Asahan, umumnya TKS di Indonesia, karena standar kehidupan mereka belum menyentuh ke standar hidup Nakes yang ada,” jelas Sulin.
Disinggung dengan motivasi untuk melakukan perjalanan kaki, Sulin mengatakan motivasinya adalah kebenaran, konsistensi perjuangan itu harus ada yang dikorbankan, pada saat ini yang dikorbankan adalah waktu dan meninggalkan semua termasuk keluarga, sehingga hanya menahan rasa rindu dengan keluarga.
Sulin juga mengatakan selama perjalanan pihaknya banyak bertemu dengan orang baik, dan banyak menerima bantuan baik itu berupa makan ringan dan nasi bungkus.
“Insya Allah sejauh ini masih baik-baik saja,” jelas Sulin.
Sulin juga menyampaikan kepada Bupati Asahan dalam momentum ini, untuk melihat kebenaran bahwa TKS ini butuh perhatian, dan membutuhkan kebijakan langsung dari Bupati Asahan, jangan hanya mudah menolak rencana anggaran untuk insentif Rp300 ribu perbulan.
“Mudah-mudahan Bupati Asahan memiliki kebijakan yang berpihak dengan Nakes, khususnya para TKS,” jelas Sulin.
Sebelumnya Bupati Asahan Surya setelah Sidang Paripurna di DPRD mengatakan saat demonstrasi TKS di Gedung DPRD ASahan Rabu (23/11), menerangkan bahwa TKS tidak terdaftar sebagai pegawai honor, dan mereka saat mendaftar tidak diketahui Pemkab Asahan. Namun pihaknya juga menghargai, karena para TKS ini sudah bekerja, termasuk Nakes yang berpartisipasi dalam penanganan Covid-19, namun status mereka di Pemkab Asahan tidak berubah dan tetap menjadi TKS, dan untuk memberikan insentif tidak ditemukan regulasi atau payung hukum untuk mengakomodir dalam APBD Asahan.
“Jadi solusinya adalah peningkatan Puskesmas menjadi BLUD, sehingga keinginan atau tuntutan mereka bisa dipenuhi. Namun untuk saat ini tuntutan mereka belum bisa dipenuhi, walaupun uangnya ada tapi tidak bisa dibayarkan karena tidak mempunyai payung hukum. Untuk proses BLUD belum bisa dipastikan sampai kapan, karena semua ada prosesnya,” jelas Surya. (a02/a19/a20)
