MADINA (Waspada): PT. Jaya Kontruksi (Jakon) terhutang 34.362 m3 pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Mandailingnatal.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dedek Ispenyah Siregar kepada wartawan, Rabu (5/10).
Menurut Dedek, beberapa bulan lalu, pihak Jakon sudah melaporkan kebutuhan material mereka. Berjumlah 62.000 m3 kebutuhan Material Bukan Logam dan Bumi (MBLB).
“Ada memang beberapa perusahaan penyedia material sesuai data dari PT. Jakon. Selain itu ada juga beberapa nama pribadi yang berdasarkan informasi Jakon, merupakan penyedia material mereka,” ungkap Dedek.
Namun, Dedek menjelaskan, hingga saat ini tidak ada nama koperasi terdaftar sebagai supplier Jakon. Dedek juga mengatakan, ada beberapa perusahaan penyedia yang memang belum memiliki izin.
“Ada memang tercantum beberapa perusahaan Galian C belum berizin. Namun, kita tidak bisa juga menolak pembayaran PAD dari mereka,” ungkap Dedek.
Bahkan, Dedek juga mengungkapkan, ucapan terimakasih atas bantuan dari kawan-kawan wartawan. Hal ini dikarenakan adanya pemberitaan tentang PAD terhadap Jakon.
“Terimakasih atas bantuan kawan-kawan wartawan yang membantu Bapenda untuk memberitakan dalam peningkatan PAD. Tak bisa dipungkiri, akibat pemberitaan kemarin, Jakon datang untuk melapor kebutuhan material MBLB,” tegasnya.
Feri Firmanda, Manager operasional PT Jaya Kontruksi, dihubungi waspada.id melalui perbincangan WhatsApp, mempertanyakan PT. Jakon terhutang 34.362 m3 pajak daerah kepada Pemkab Madina, yang bersangkutan tak menjawab.(irh)
