Masyarakat Dukung DPRD Palas Koreksi Anggaran OPD

Masyarakat Dukung DPRD Palas Koreksi Anggaran OPD

  • Bagikan
H. Imron Harahap, SE yang akrab dipanggil H. Risim, tokoh masyarakat yang juga salah satu tokoh pemekaran. Waspada/Ist
H. Imron Harahap, SE yang akrab dipanggil H. Risim, tokoh masyarakat yang juga salah satu tokoh pemekaran. Waspada/Ist

SIBUHUAN (Waspada): Sejumlah tokoh masyarakat sangat mendukung ketegasan DPRD Kabupaten Padanglawas (Palas) yang melakukan koreksi dan rasionalisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Palas.

Seperti H. Imron Harahap, SE yang lebih akrab dikenal H. Risim, tokoh masyarakat yang juga merupakan salah seorang tokoh pemekaran saat bertemu Waspada.id, Kamis (14/10), yang menilai sampai saat ini apa yang telah dilakukan
Pemerintah Kabupaten Padanglawas masih jauh dari cita-cita dan tujuan pemekaran.

Tujuan pemekaran dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagai daerah otonom baru yang berdiri sendiri terlepas dari kabupaten induk Tapanuli Selatan, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata H. Risim, selain itu pemekaran juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tetapi kenyataannya, sejak pemekaran sampai sekarang sudah 14 tahun anggaran berjalan, kondisi daerah Kabupaten Padanglawas masih jauh dari yang diharapkan.

Padahal APBD terus bertambah awalnya hanya sekitar Rp. 600 miliar lebih dan setiap tahun terus meningkat, bahkan beberapa tahun belakangan APBD Padang Lawas sudah mencapai Rp. 1 triliun lebih.

Ironisnya, gedung kantor Bupati dan kantor DPRD masih belum ada dibangun. Padahal kedua gedung kantor itu merupakan bangunan gedung yang akan menjadi kebanggan daerah.

Keadaan ini memang wajar saja, karena setelah DPRD Palas selaku perwakilan rakyat menjalankan fungsi penganggaran atau budgeting, ternyata ditemukan banyak kegiatan yang disisipkan di masing-masing OPD yang kurang bermanfaat serta tidak menyentuh kepentingan rakyat.

Saat DPRD melakukan rasionalisasi penganggaran pada pembahasan KUA PPAS tahun 2022, terkoreksi Rp51 miliar lebih anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Diantaranya pengadaan barang/jasa, sejumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dinilai tidak mendukung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tokoh pemekaran, H. Imron menambahkan, jika setiap tahun diperkirakan ada pengalokasian anggaran kegiatan yang mudah menguap sekitar Rp50 miliar pertahun anggaran, bagaimana jika memang begitu kejadiannya selama 14 tahun ini.

Justeru itu, sekalipun terlambat, kita sangat mengapresiasi seluruh Anggota DPRD Palas yang sudah solid dan konsisten ingin melakukan perbaikan dan tegas melakukan koreksi terhadap anggaran yang terindikasi mudah menguap atau mudah untuk dikorupsi, pungkas H. Imron. (a30/C)

  • Bagikan