P. BRANDAN (Waspada): Masyarakat Desa Perlis, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Indonesia (GEMAS-IN) akan melakukan aksi unjuk rasa damai ke kantor DPRD Langkat, Senin (24/3).
Warga menuntut anggota DPRD Langkat agar mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak terkait guna penyelesaian kasus dugaan penyelewengan dana bantuan dampak inflasi kenaikan BBM yang merugikan ratusan nelayan tradisional.
“Aksi unjuk rasa yang akan kembali digelar ini merupakan bentuk kekecewaan kami karena kasus ini sejak Juli 2024 tidak ada titik terang dan juga RDP pada tanggal 25 Februari 2025 tidak mendapatkan hasil apapun,” kata Ketua GEMAS-IN, Raya Samosir, kepada Waspada, Minggu (23/3) malam.
Raya mengatakan, masyarakat juga mendesak DPRD Langkat agar memberi rekomendasikan kepada Polres Langkat untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap sejumlah oknum yang diduga terlibat mengorupsi dana bantuan buat nelayan.
“Warga menuntut Polres Langkat bersikap transparan menangani perkaran ini. Adanya pengembalian uang ratusan juta rupiah dari Kelompok Nelayan yang notabene dijabat oleh para Kades mengindikasikan kuat adanya perbuatan pidana korupsi,” tegasnya.
Raya menilai, penyidik terkesan kurang transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi dana bantuan buat nelayan. Terbukti, lanjutnya, saat pengembalian uang kerugian negara, masyarakat, termasuk Ketua BPD selaku pelapor tidak ada diundang untuk menyaksikan proses pengembalian uang.
Kemudian, Ketua GEMAS-IN meminta kepada Komisi A DPRD Langkat agar mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kadis PMD agar pemberhentian sejumlah oknum Kadus yang diduga kaut terlibat dalam pusaran dugaan korupsi dana bantuan buat ratusan nelayan.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perlis, Mukhlis. “Warga meminta Kadus segera diberhentikan dan oknum yang diduga memalsukan tanda tangan masyarakat yang penerima bantuan diproses hukum,” katanya.
Dia mengatakan, masyarakat tidak berhenti memperjuangkan hak mereka atas bantuan dari pemerintah yang dikorupsi oleh sejumlah oknum. “Meskipun perjuangan menemui jalan terjal, masyarakat akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar terwujud,” kata Mukhlis.
Kisruh dugaan korupsi dana bantuan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM tahun 2022 hingga kini belum menemui solusi. Warga nelayan mendesak Bupati Langkat respek membantu penyelesaian masalah ini, bukan malah sebaliknya terkesan bersikap acuh.(a10)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
