BINJAI (Waspada): Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat dan mahasiswa (Geram) Kota Binjai, turun ke jalan menggelar aksi penolakan kenaikan atau penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis (8/9).
Pada aksi itu, massa bergerak dari Tanah Lapang Merdeka, Kecamatan Binjai Kota dan bertolak ke SPBU Tanah Tinggi di Kecamatan Binjai Timur, dengan dikawal petugas kepolisian.
Konvoi massa menggunakan satu unit pick up dan diiringi sejumlah kendaraan bermotor, membuat jalanan menjadi padat merayap dan macet. Kemacetan terjadi di Jalan Sudirman menuju Jalan Soekarno Hata.
Setiba di Jalan Soekarno Hatta, tak jauh dari SPBU Tanah Tinggi, massa memalangkan mobil pick up yang disi oleh pengeras suara. Di lokasi itu, massa melakukan orasi terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Dalam orasinya, massa meminta agar pemerintah menurunkan kembali harga BBM demi menjaga stabilisasi harga. Dimana saat ini, dengan kenaikan harga BBM, banyak masyarakat miskin yang menjerit akibat melambungnya harga pangan.
Massa juga mempersoalkan sikap DPR RI yang seakan tak perduli dengan nasib rakyat. Sebab, para anggota DPR RI dinilai malah merayakan ulang tahun Puan Maharani.
Di tengah-tengah aksi, terlihat Wali Kota Binjai Amir Hamzah bersama Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting beserta Dandim 0203/Langkat Letkol Inf M Eko Prasetyo berusaha menenangkan massa yang terus berusaha bergerak ke SPBU.
Tak lama melakukan orasi, massa membakar ban bekas sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disaat ban bekas terbakar hebat, petugas langsung melakukan pemadaman menggunakan racun api.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengajak massa untuk tetap tertib dan membubarkan diri mengingat kemacetan semakin panjang. “Mari kita hormati masyarakat lain yang ingin mencari nafkah. Mari kita membubarkan diri dengan tertib,” kata Amir.
Namun, massa mendesak wali kota untuk menyampaikan sikap, apakah mengikuti kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM atau menolak seperti aspirasi massa.
Menanggapi hal itu, Amir Hamzah menegaskan, aspirasi massa akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah pusat. “Penyesuaian harga BBM ini sudah harus dilakukan pemerintah. Untuk aspirasi massa akan kita tampung untuk disampaikan ke pusat,” sebutnya.
Jawaban wali kota dianggap massa tak pro rakyat. Sehingga massa menilai, wali kota mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. “Sudah sama-sama kita dengar, bahwa wali kota mengikuti kebijakan pusat. Artinya, kita sepakat melakukan aksi jilid dua di gedung DPRD Binjai,” seru Rinaldy Tanjung perwakilan massa.
Setelah wali kota meninggalkan lokasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Bahkan, upaya mereka ke SPBU Tanah Tinggi tetap dilarang petugas kepolisian. (a34/a03)
