AEKKANOPAN (Waspada) : Aliansi mahasiswa dari Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda (DPW GMP) Sumatera Utara desak KPK-RI periksa Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) terkait dugaan jual beli jabatan, suap fee proyek dan suap pengesahan peraturaan Bupati (perbup).
Hal itu diungkapkan Ketua DPW GMP Sumut M Idris Sarumpaet dan koordinator aksi lapangan Fahmi Nur Hidayat saat menyampaikan orasinya di depan Mapolda dan Kejati Sumut, Kamis (15/9).
“Kami meminta dan mendesak kepada KPK-RI untuk segera periksa Bupati Labura atas dugaan jual beli jabatan dan fee proyek, yang mana ini
telah menyalahgunakan wewenang kekuasaannya”, sebut Fahmi Nur Hidayat di depan Mapolda Sumut.
Lanjut Fahmi, kemudian kuat dugaan terhadap suap menyuap terkait Perbup, terlihat berdasarkan screenshot percakapan dari via WhatsApp yang dinilai memperluas kekuasaan politik Bupati Labura.
Selain itu Fahmi yang mewakili dari DPW GMP Sumut di depan Kejati Sumut meminta dan mendesak APH agar tidak pandang bulu dalam menegakkan Hukum dan mendesak Bupati Labura agar turun dari jabatannya karena telah mencoreng nama baik tanah “Basimpul Kuat Babontuk Elok.
“Kapoldasu dan Kejatisu diminta memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat korupsi dari pekerjaan pembuatan taman kantor DPRD Labura senilai Rp 978 juta TA 2021 dikerjakan CV CA. Pengadaan pin emas anggota DPRD Labura Rp 516 juta sebanyak 35 unit TA 2021,” ucap Ketua DPW GMP Sumut M Idris Sarumpaet.
M Idris Sarumpaet dihadapan APH Poldasu dan Kejatisu menjelaskan, dalam pengerjaaan proyek taman DPRD banyak kejanggalan yang terjadi dan diduga kuat ada peraktik korupsi dan adanya pengantin yang disiapkan dalam pemenenangan proyek.
Dengan gamblang Idris Sarumpaet menyuarakan bahwa pengadaan pin emas diduga anggarannya di mark-up, seharusnya pin emas yang 24 karat namun hanya dibelanjakan 16,8 karat. Bon salah satu toko emas di Aek kenopan yang mencetak dan membuat pin bertuliskan 70 persen dan berat 16 gram tidak tertera kadarnya dan tidak tertulis harga.
“Kami dari GMP menduga adanya korupsi pembuatan taman alun-alun yang diturunkan dari anggaran APBD tahun 2018 sebesar Rp 1,98 milyar banyak kejanggalan yang terjadi. Begitu juga pengadaan mobil dinas Wabup yang anggaranya sebesar Rp 1,6 miliar berasal dari APBD 2021”, cetus Idris Sarumpaet.
Aksi GMP juga menyerukan agar mencopot Sekda Labura M Suib yang tidak mampu menjalankan tugas dan perannya.
“Copot Sekda Labura M Suib karena tidak mampu menjalankan tugas dan perannya”, seru masa GMP.
Sekda Labura M Suib dikonfirmasi Waspada terkait aksi demo DPW GMP Sumut via chat WhatsApp tidak bisa memberikan tanggapan dan komentar.
“Saya tidak pada posisi memberi pendapat, terima kasih,” jawab Sekda membalas chat Waspada. (c04)
Keterangan Gambar : Aliansi DPW GMP Sumut menyampaikan orasinya di depan Mapolda dan Kejati Sumut mendesak KPK-RI periksa Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, Kamis (15/9). Waspada/Ist
