MA Perberat Hukuman Terdakwa Korupsi Dinsosnaker Pematangsiantar
banner 325x300

MA Perberat Hukuman Terdakwa Korupsi Dinsosnaker Pematangsiantar

  • Bagikan
Kasi Intel Kejari Kota Pematangsiantar BAS Faomasi Jaya Laia memberikan keterangan di kantor Kejari,  Jl. Sutomo,  Selasa (9/3), tentang putusan kasasi MA terhadap perkara dugaan korupsi Bansos untuk Kube dari Dinsosnaker Pemko yang diduga dilakukan mantan Kabid Kesra Dinsosnaker. MA Perberat Hukuman Terdakwa Korupsi Dinsosnaker Pematangsiantar. Waspada/Edoard Sinaga
Kasi Intel Kejari Kota Pematangsiantar BAS Faomasi Jaya Laia memberikan keterangan di kantor Kejari,  Jl. Sutomo,  Selasa (9/3), tentang putusan kasasi MA terhadap perkara dugaan korupsi Bansos untuk Kube dari Dinsosnaker Pemko yang diduga dilakukan mantan Kabid Kesra Dinsosnaker. MA Perberat Hukuman Terdakwa Korupsi Dinsosnaker Pematangsiantar. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Hukuman terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oknum mantan pejabat Dinsosnaker Pemko Pematangsiantar, diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 4 tahun kurungan penjara sesuai putusan No. 4809 K/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Desember 2020.

“Kasasi diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pematangsiantar ke MA terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sumut yang menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara terhadap terdakwa, mantan Kadis Kesra Dinsosnaker Chasil Pelawi, warga Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, atas perkara dugaan korupsi dana bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) tahun anggaran (TA)  2013 sebesar Rp399 juta,” ungkap Kajari Pematangsiantar Agustinus Wijoyo Dososeputro melaluik Kasi Intel BAS Faomasi Jaya Laia di kantor Kejari, Jl. Sutomo, Selasa (9/3).

Menurut BAS, selain kurungan penjara, MA juga mengenakan hukuman denda sebesar Rp200 juta terhadap terdakwa dan bila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan penjara serta membebankan uang pengganti Rp175 juta.

“Terhadap uang pengganti, bila tidak dibayar dalam jangka satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita JPU. Dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, yang bersangkutan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun,” jelas BAS.

BAS menjelaskan, sebelumnya PT Sumut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  Medan, dimana terdakwa saat itu, dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. “Menurut Hakim Tinggi,  terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer JPU dan melanggar Pasal 3 (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi”.

“Putusan PT Sumut itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Pematangsiantar yang menuntut hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa, denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara, dengan uang pengganti Rp399 juta dan jika tidak dibayar, ditambah pidana penjara selama 2,5 tahun penjara,” jelas BAS.

Menurut BAS, JPU mengajukan tuntutan itu dengan alasan hal yang memberatkan, dimana terdakwa tidak merasa bersalah dan mempersulit proses persidangan, dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tidak beritikat baik untuk memulangkan kerugian negara. “Sementara, putusan PT Sumut lebih ringan dari tuntutan JPU, hingga JPU mengajukan kasasi ke MA.”(a28/C).

 

  • Bagikan