Lewati Jadwal, Rapat Paripurna APBD Tahun 2022 Labura Tetap Berlangsung

  • Bagikan

AekKanopan (Waspada): Pesetujuan bersama antara Kepala daerah dan DPRD terkait anggaran belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang di tuangkan dalam APBD tahun 2022 ditetapkan dengan sejumlah polemik.

Pasalnya, rapat Paripurna pengesahan APBD Tahun 2022 Labura ini tetap dilaksanakan, kendati telah masuk di tanggal 1 Desember, dimana hal tersebut telah melanggar amanat Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022, dimana di amanatkan ‘bahwa penetepan APBD tahun 2022 selambat-lambatnya 1bulan sebelum tahun anggaran berikutnya’.

Ketua DPRD Labuhanbatu Utara Indra Surya Bakti Simatupang SH Mkn saat dihubungi waspada, Rabu (1/12) mengakui jika paripurna penetapan APBD 2022 ditetapkan sekitar pukul 02 dinihari.

“Tidak ada hal yang dipaksakan dalam paripurna penetapan ABPD 2022, semua sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam banmus, sebelum jam 2 dinihari paripurna telah selesai dilaksanakan,” ucapnya.

Saat ditanya lebih lanjut  pengesahan APBD 2022 yang telah melewati jadwal dan mengapa tidak dilakukan opsi pengesahan APBD dengan cara menerbitkan Peraturan  Kepala Daerah, ketua DPRD Labura ini berargumen jika hal itu dilakukan untuk kepentingan rakyat.

“Ini APBD, APBD untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah, dan hal itu sudah dibahas dan telah disepakati di komisi- komisi. Hasil kesepakatan itu yang dibawa ke dalam rapat Paripurna,” ucapnya.

Selain itu Indra Surya Bakti Simatupang mengatakan, “Seharusnya, pihak media juga hendaknya bertanya kepada para anggota DPRD yang diduga berada disekitaran Aek Kanopan, namun tidak mau hadir atau kenapa tidak masuk,” tambahnya. 

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan ketua DPRD Labura, diketahui bahwa Fraksi Partai Nasdem yang memiliki 3 kursi di DPRD tidak mengikuti sidang Paripurna pengesahan APBD tahun 2022. Aksi walk out dari Fraksi PDIP yang memiliki 4 kursi di DPRD Labura juga mewarnai sidang Paripurna APBD tahun 2022 yang telah melewati tenggat batas waktu yang ditetapkan.

“Secara tegas semalam saya  menyampaikan dalam rapat sesaat sebelum Paripurna dimulai, menyatakan walk out, sebab ada beberapa point yang kita nilai tidak sesuai dengan tata tertib persidangan, jadi saya dan ketua Fraksi PDIP secara tegas menolak dan tidak bersedia mengikuti Paripurna penetapan APBD tahun 2022,” tegas politisi PDIP Agustinus Simamora SH. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, H Muhammad Suib, mengakui jika hal itu terjadi karena adanya dinamika antara pihak Eksekutif dan Legislatif dalam pembahasan.

“Kondisi ini merupakan salah satu dinamika yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di Labura, pembahasan anggaran daerah yang sudah berjalan sesuai dengan jadwal telah dilakukan dengan baik, terkait bagaimana tentang APBD Labura tahun 2022 yang telah disahkan dalam Paripurna, tentu hal itu membutuhkan kajian dan penilaian dari pemerintah diatas, namun saya berkeyakinan, alotnya pembahasan bersama dengan Legislatif ini, dikarenakan memiliki niat yang sama untuk membangun Labura,” jelasnya, Rabu (1/12). (Cim)

Keterangan fhoto: wsp/ist

Suasana ruang rapat Paripurna DPRD Labura sekitar pukul 01 wib sebelum Paripurna dimulai, Rabu (1/12).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *