Waspada
Waspada » KPK Tahan Bupati Labura
Headlines Sumut

KPK Tahan Bupati Labura

BUPATI Labura inisial KSS pakai rompi orange (kiri) dan PJH Wabendum PPP (kanan) menghadap tembok saat konferensi pers KPK pada penetapan dan penahanan tersangka, Selasa (10/11). Waspada/Ist

AEKKANOPAN (Waspada): KPK tahan Bupati Labura. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menahan Bupati Labura KSS dalam dugaan kasus suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labura, Selasa (10/11).

Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi Waspada via WhatsApp mengatakan, penahanan KSS terkait perkembangan lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.

KPK telah melakukan penahanan pada Bupati Labura KSS periode 2016-2021 dan PJH selaku Wabendum PPP tahun 2016-2019. KSS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

“Untuk kepentingan penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi juga para tersangka. Penyidik akan melakukan penahanan pada tersangka KSS di Rutan Polres Jakarta Barat dan PJH di Rutan Polres Jakarta Timur 20 hari ke depan terhitung tanggal 10-29 Nopember 2020”, kata Ali Fikri.

Dalam pointers konferensi pers Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga membeberkan konstruksi perkara dimana pada 10 April 2017 Pemkab Labura mengajukan DAK tahun 2018 melalui program e-planning total permohonan Rp504,7 Milyar. KSS menugaskan AS Kaban PPD menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta untuk mengurus serta menyediakan fee 2 persen dari dana diterima.

“Pada bulan Mei 2017 Yaya Purnomo dan Rifa Surya bertemu dengan AS di sebuah hotel Jakarta. Bulan Juli 2017 Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pertemuan dengan AS, memberitahukan pagu indikatif DAK Labura sebesar Rp75,2 Milyar,” kata Lili Pintauli.

Lili menambahkan, bulan Juli atau Agustus 2017 adanya kepastian perolehan DAK TA 2018, Yaya Purnomo dan Rifa Surya bertemu AS di sebuah hotel di Cikini, dalam pertemuan Yaya Purnomo dan Rifa Surya diduga menerima uang dari KSS melalui AS sebesar SGD 80.000.

“Setelah Kemenkeu RI mengumumkan Labura memperoleh DAK TA 2018, KSS melalui AS kembali memberikan uang SGD120.000 pada Yaya Purnomo dan Rifa Surya. Bulan Januari 2018 Rifa Surya memberitahukan jika DAK 2018 untuk pembangunan RSUD Aekkanopan sebesar Rp30 Milyar belum dapat diinput sehingga tidak dapat dicairkan”, sebutnya.

Selanjutnya terang Wakil Ketua KPK itu, Yaya Purnomo menghubungi AS dan meminta agar AS menyelesaikan kembali dengan memberikan fee sebesar Rp400 juta dan permintaan fee tersebut disetujui KSS. April 2018 Yaya Purnomo dan Rifa Surya kembali bertemu dengan AS di Jakarta, dalam pertemuan tersebut diduga dilakukan pemberian uang dari KSS melalui AS sebesar SGD90.000, secara tunai dan transfer Rp100 juta ke rekening Bank BCA atas nama tersangka PJH.

“Penanganan perkara yang pernah dilakukan KPK tetap komitmen untuk terus menelusuri arus uang. Pelaku lainnya harus bertanggungjawab berdasarkan bukti yang cukup,” imbuhnya. (C04/B)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2