Waspada
Waspada » Konpers Klarifikasi Video Viral Diduga Fee Proyek Tanpa Persetujuan Bupati
Headlines Sumut

Konpers Klarifikasi Video Viral Diduga Fee Proyek Tanpa Persetujuan Bupati

Plt. BUPATI Humbahas, Saut Simamora saat memberikan keterangan di ruang kerjanya. Konpers klarifikasi video viral diduga fee proyek tanpa persetujuan bupati. Waspada/Andi Siregar
Plt. BUPATI Humbahas, Saut Simamora saat memberikan keterangan di ruang kerjanya. Konpers klarifikasi video viral diduga fee proyek tanpa persetujuan bupati. Waspada/Andi Siregar

DOLOKSANGGUL (Waspada): Konferensi Pers (Konpers) seputar klarifikasi video viral diduga fee proyek yang digelar Kadis Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Junter Marbun bersama kuasa hukumnya, Maruli M Purba, Rabu (4/11) tanpa persetujuan Plt. Bupati Humbahas, Saut Simamora. Bahkan Konpers klarifikasi sekaligus somasi terbuka yang difasilitasi Dinas Kominfo Humbahas itu diluar kendali orang nomor satu Kab. Humbahas.

“Tidak sepengatahuan saya, bahwa Konpers yang dilakukan Kadis Pertanian Junter Marbun bersama kuasa hukumnya atas video viral diduga fee proyek. Apalagi, katanya Konpers itu difasilitasi Kadis Kominfo Humbahas, jelas hal itu tidak persetujuan saya,” ujar Saut kepada Waspada.id di ruang kerjanya, Senin (9/11).

Perihal pelaksanaan Konpers itu, kata Saut, dirinya akan melakukan pemanggilan kepada Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit terkait kapasitas apa memfasilitasi konpers tersebut. Sebab hal itu sudah melampaui kewenangan tanpa koordinasi dengan pimpinan. “Saya kira, hanya satu Plt. Bupati di Humbahas. Terkait hal itupun tidak dikoordinasikan dengan saya,” terangnya.

Dia menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Konpers dan somasi terbuka video viral diduga fee proyek itu, ada perlakuan timpang serta melampaui kewenangan dengan melangkahi pimpinan. Sebab dalam kasus yang sama, tidak diberikan ruang klarifikasi kepada Kadis Perkim, Rockefeller Simamora. Atau mengapa tidak melibatkan Bagian Hukum Setdakab dalam hal pendampingan.

“Yang kita proses adalah tidak adanya koordinasi dengan pimpinan dan perlakuan timpang kepada dua pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah). Untuk itu yang bersangkutan akan kita panggil. Terkait sanksi apa yang akan diberikan, itu tergantung dari penjelasan beliau (Hotman Hutasoit-red),” imbuhnya.

Perihal kebenaran video viral diduga fee proyek, lanjut Saut, dirinya sudah memanggil kedua pimpinan OPD tersebut dan mengakui bahwa berita di mass media atau video yang beredar luas itu benar tanpa ada rekayasa. Namun untuk pembuktian bahwa itu adalah fee proyek, akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

“Kita sudah memanggil kedua pimpinan OPD terkait perihal berita mass media dan video yang beredar luas. Dalam hal itu, keduanya mengakui tanpa ada rekayasa,” ujar Saut.

Sementara itu, Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit saat dikonfirmasi Waspada.id via ponselnya, membenarkan tidak ada kordinasi dengan pimpinan karena mendadak.

Dia juga menjelaskan, bahwa dalam Konpers itu yang berkepentingan adalah Kadistan, dan pelaksanaan Konpers itu inisiatif dari Kadistan. “Jadi bukan kami yang mendesak dan itu bukan ide dari Kadis Kominfo. Hanya memfasilitasi karena Dinas Kominfo yang dianggap punya jalur komunikasi dengan wartawan. Dalam hal itu juga tidak ada koordinasi dari Kadis Perkim,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga hanya memfasilitasi tanpa ada muatan lain. “Saya selaku Kadis Kominfo tidak ada bicara, hanya memfasilitasi saja. Perihal tidak ada koordinasi, saya kira hal seperti itu tidak perlu sampai kepada beliau (bupati-red) karena banyak hal pekerjaan bapak bupati. Sesuai versi Kadistan, kita hanya fasilitasi sesuai dengan kebutuhannya,” pungkas Hotman. (cas)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2