Waspada
Waspada » Komnas PA: Pematangsiantar Zona Merah Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Headlines Sumut

Komnas PA: Pematangsiantar Zona Merah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

KETUA Komnas PA Arist Merdeka Sirait. Waspada/Ist
KETUA Komnas PA Arist Merdeka Sirait. Waspada/Ist

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Dalam kurun waktu dua tahun yakni dari tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, Kota Pematangsiantar sudah berada dalam zona merah darurat kekerasan seksual terhadap anak.

“Angka peningkatan terkonfirmasi itu sudah terlihat, di mana tahun 2018 dilaporkan ditemukan 45 kasus, sedang tahun 2019 dilaporkan 67 kasus. Sementara, dalam kurun waktu Januari-Mei 2020 termasuk dalam periode ‘stay at home’ untuk menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berdampak ditemukannya 12 kasus kekerasan terhadap anak,” sebut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait melalui seluler, Jumat (12/6) sore.

Menurut Arist, dalam perkara-perkara kejahatan seksual yang dilaporkan, telah dan telah pula Komnas PA ikut hadir menangani peristiwa-peristiwa kejahatan seksual terhadap anak di Pematangsiantar melalui pendampingan kasus dan kordinasi dengan para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim. “Namun, belum membuahkan hasil penegakan hukum yang adil dan membuat efek jera. Faktanya, belum bisa pula menggeser Pematangsiantar dari zona kekerasan seksual terhadap anak ke zona ramah dan bersahabat dengan anak.”

Extra Ordinary Crime

“Sekalipun kejahatan seksual terhadap anak sudah ditetapkan pemerintah melalui undang-undang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan menetapkan hukuman sangat luar biasa yakni hukuman seumur hidup, kebiri, bahkan hukuman mati. Tapi, fakta menunjukkan, penegakan hukum atas kejahatan luar biasa dan kepedulian Pemko Pematangsiantar serta jajarannya harus diakui masih sangat lemah,” sesal Arist.

Arist menyatakan tidak bisa membayangkan, ada beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Pematangsiantar, di mana hakim justru membebaskan predator kejahatan seksual terhadap anak, hanya karena kurang bukti.

“Padahal, hakim dan para penegak hukum tau persis dan memahami betul, kejahatan seksual merupakan kejahatan yang tersembunyi dan sulit untuk menemukan saksi yang mengetahui dan melihat. Dengan demikian, hakim sesungguhnya harus mempertimbangkan dan mengedepankan hati nurani dan sensitif terhadap anak dalam memutus perkara kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak,” harap Arist

Dilakukan Orang Terdekat Anak

Lebih lanjut, putra Pematangsiantar yang peduli dengan keberadaan masa depan depan anak-anak, menegaskan Pematangsiantar berada dalam zona merah darurat kekerasan seksual, karena masyarakat masih menganggap anak merupakan urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri atau diurus atau diintervensi orang lain.

“Padahal, fakta menunjukkan, 58 persen pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, justru dilakukan orang terdekat anak, seperti orangtua kandung dan non biologis, kakak kandung atau tiri, guru, paman, kerabat keluarga terdekat lainnya. Disamping itu, para penegak hukum dan para pengambil keputusan atau pemangku kepentingan di Pematangsiantar juga belum sensitif dengan anak. Masih banyak kasus dibiarkan diselesaikan atau ditangani melalui pendekatan damai atau adat yang diujungnya melecehkan dan merendahkan martabat anak,” sesal Arist.

Kelemahan lain juga, imbuh Arist, belum adanya inisiatif dari pemerintah dan anggota DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak yang implementatif di Pematangsiantar. “Untuk mengatur tanggung jawab dan peran masyarakat, keluarga, tokoh masyarakat, adat, maupun alim ulama dan mengatur tentang keberadaan lembaga perlindungan anak sebagai peran serta masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak.”

“Untuk itulah, dalam melindungi dan menjaga anak dari kekerasan serta perlakuan salah terhadap anak dan untuk menggeser posisi Pematangsiantar dari zona merah darurat kekerasan seksual terhadap anak ke zona aman serta untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, selain komitmen penegakan hukum, yang berkeadilan serta menempatkan kasus kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa, sudah saatnyalah di seluruh wilayah Pematangsiantar berdasarkan mekanisme Perda perlindungan anak yang disiapkan mengatur di setiap kelurahan, RT dan RW,” harap Arist.

Sisada Anak Sisada Boru

Menurut Arist, perlu dibangun gerakan perlindungan anak berbasis peran serta masyarakat yakni gerakan ‘Sisada Anak Sisada Boru’ dengan menggunakan strategi pendekatan menjaga anak dan melindungi anak harus dilakukan masyarakat sekampung atau ‘sahuta.’

Untuk percepatan penanganan kasus kejahatan anak di Pematangsiantar, Arist menyebutkan Komnas PA sebagai lembaga independen di bidang perlindungan anak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembelaan, penghormatan dan perlindungan anak Indonesia, melalui mekanisme yang ada, dengan segera akan menyurati Wali Kota Pematangsiantar, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai aparatur penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat dan pers

“Untuk bahu membahu melakukan aksi nyata agar anak-anak di Pematangsiantar terlindungi secara maksimal dari segala bentuk eksploitasi, serangan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, pengabaian dan penelantaran anak serta diskriminasi,” harap Arist mengakhiri.(a28/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2