Waspada
Waspada » Komisi VIII: Kinerja BPKH Belum Maksimal
Sumut

Komisi VIII: Kinerja BPKH Belum Maksimal

DELISERDANG (Waspada): Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Drs H Marwan Dasopang meminta Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)   bekerja lebih  maksimal ke depan. Pasalnya, sejak dibentuk  tahun 2014  kinerja  belum maksimal.

“ Waktu pengelolaan uang jamaah haji ditangani  Kementerian Agama (Kemenag), bisa menghasilkan  sekitar Rp 7 triliun pertahun.Sekarang sudah ditangani BPKH malah hasilnya juga sama, Maka patut dipertanyakan untuk apa ada BPKH kalau masih demikian,” kata Marwan Dasopang kepada Waspada, di Kualanamu International Airport (KNIA) Kamis (20/2).
Dikatakan Marwan yang juga Ketua Panitia (Panja) Haji  2020, memang alasan pihak BPKH terdapat beberapa kendala peraturan terkait pengelolaan uang jamaah haji, Contohnya tanggung renteng kalau terjadi kerugian atau investasinya terbatas.
Memang harus hati-hati mengelola uang ini,sebab kalau sempat runtuh nanti berbahaya. Tetapi di dalam kehati-hatian itu tidak boleh takut, kalau dia takut ngapain duduk sebagai kepala BPKH.dan ngapain kita bentuk BPKH, biarkan saja  pengelolaanya di Kemenag. Sebab, di Kemenag  toh juga sama hasilnya apa yang sudah dilakukan BPKH terkait pengelolaan dana haji ini,” papanya.
Maka dengan demikian,  ke depan kita harapkan pengelolaan uang haji ini hasilnya harus di atas itu, sekitar Rp 8-9 triliun pertahun maka hasil ini bisa membantu biaya haji dan meringankan ongkos  para jamaah kjta yang akan berangkat,” sebutnya.
Untuk itu supaya kinerjanya lebih bagus saat sekarang ini Komisi VIII sedang membentuk Panja, untuk mengetahui kendalanya apa  di BPKH, dan menggenjot  supaya lebih tinggi hasilnya.Kedua, kita panggil stakeholder lain termasuk pihak Bank dan lainnya apa kendalanya supaya uang haji ini bisa dikelola dengan baik..
Lanjut Marwan, Apalagi mengingat sekarang ini daftar tunggu sudah panjang sekali, dan saat ini DPR sudah memberikan rekomendasi supaya jamaah haji mendaftar nol tahun. Artinya sejak anak-anak  sekarang sudah bisa  daftarkan haji karena daftar tunggunya sudah 30- 40  tahun.
“Jadi kalau sekarang anak-anak nol tahun mendaftar hajinya  berarti berumur  40 tahun.Kondisi ini menurutnya Indonesia lebih pendek antrenya dibanding Malaysia yang mencapai 100 tahun,” ucapnya.
Disoal Haji tahun 2020 menurut politisi PKB ini, sejauh ini tidak ada masalah lagi termasuk besaran ongkos haji 2020 yang sudah ditetapkan sekitar Rp 35,5 juta. Namun demikian pemerintah sedang berusaha melobi penambahan kuota 10.000 kursi tahun ini  supaya disetujui pihak Kerajaan Arab Saudi.
” Sebab kuota yang ada saat ini masih dianggap minim. Dan saya menyakini penambahan kuota  kemungkinan disetujui, sebab perhatian  khusus dari Kerajaan Arab  Saudi sangat besar  bagi jamaah Haji Indonesia,” jelasnya. (m29/B)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat diwawancarai di KNIA.Waspada

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2