Waspada
Waspada » Klarifikasi Bupati Labura Atas Berita “Beredar Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Oknum Bupati Labura”
Sumut

Klarifikasi Bupati Labura Atas Berita “Beredar Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Oknum Bupati Labura”

Bupati Labura Kharuddin Syah, SE. Waspada/Ist
Bupati Labura Kharuddin Syah, SE. Waspada/Ist

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Kharuddin Syah, SE

Jabatan : Bupati Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumut

Sehubungan dengan pemberitaan WASPADA.id pada tanggal 3 Agustus 2020, dengan judul “Beredar Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Bupati Labura, Ini Kata KPK”, selaku pihak yang disebutkan dalam berita dimaksud, dengan ini mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa WASPADA.id pada tanggal tersebut di atas, menayangkan berita antara lain:

1) “… melalui Kuasa hukumnya, isi surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2020 mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan perkara tindak pidana dengan Sprindik…dst”.

2) “… Namun informasi yang beredar Selasa (28/7) Bupati Labura mangkir memenuhi panggilan KPK dengan alasan mengajukan permohonan penundaan perkara pidana ditujukan pada Ketua KPK”.

2. Bahwa mencermati isi pemberitaan sebagaimana tersebut pada angka 1 angka 1), dengan ini kami sampaikan Kuasa Hukum kami tidak pernah menandatangani surat dimaksud dan wartawan media yang menulis berita tidak pernah minta klarifikasi baik kepada Kuasa Hukum maupun kepada diri saya.

3. Bahwa mencermati isi pemberitaan sebagaimana tersebut pada angka 1 angka 2), yang memuat redaksi “… mangkir memenuhi panggilan KPK…”, merupakan isi berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang hal ini tidak pernah dimintai klarifikasi baik kepada Kuasa Hukum maupun kepada diri saya atau didukung oleh fakta/bukti adanya pemanggilan kepada diri saya.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dihubungkan dengan Kode Etik Jurnalistik, maka bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa :

(1) “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”;

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

(2) “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan.

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan keberatan atas pemberitaan dimaksud untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keberatan atas pemberitaan ini disampaikan dan ditandatangani Bupati Labura Kharuddin Syah, SE kepada Pemimpin Redaksi Waspada.id tertanggal 4 Agustus 2020. (red)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2