Waspada
Waspada » KJA di Kecamatan Baktiraja Penopang Ekonomi
Sumut

KJA di Kecamatan Baktiraja Penopang Ekonomi

DOLOKSANGGUL (Waspada). Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara merupakan penopang ekonomi.

Usaha KJA menjadi alternatif bagi masyarakat ditengah sempitnya lahan pertanian khususnya di lembah Bakkara, Kec. Baktiraja Kab. Humbahas
Mangadar Purba, 64, salasahtu pembudidaya nila melalui KJA di Batu Gaja, Desa Marbun Toruan, Kec Baktiraja kepada Waspada, Minggu (4/10) mengatakan bahwa KJA merupakan usaha masyarakat yang dikelola secara mandiri.

Meskipun sudah dikelola belasan tahun namun perkembangan tidak begitu pesat dan hanya bisa sebagai penopang ekonomi dengan memamfaatkan potensi yang ada.

Mangadar memaparkan, dari 34 kotak KJA miliknya, penghasilan bersih per bulan rata-rata Rp 5 – 6 juta.  Dengan produksi ikan sebanyak sekitar 1-1,4 ton per bulan. “Penghasilan atau produksi ikan per bulan tidak selalu sama, apalagi di masa Pandemi Covid-19. Kadang tidak sesuai harapan.

Namun kalau rejeki bisa melampaui target, sehingga modal dan biaya opersional bisa saling menutupi,” tukasnya.
Meskipun penghasilan yang tidak selalu menentu dan dibayangi dampak wabah Covid-19, Mangadar yang mempersunting Br Simamora itu, mengaku tidak ingin meninggalkan usaha KJA untuk beralih ke usaha lainnya.

Sebab usaha KJA ini dibangun dengan keringat dan proses yang cukup sulit.
“Kalau dibilang meninggalkan KJA dan beralih ke usaha lainnya, saya kira tidak mungkin. Karena sesuatu yang kita bangun dengan keringat dan kini kita nikmati hasilnya, sudah sesuatu yang sulit kita tinggalkan. Disamping itu, untuk beralih ke usaha lain dari KJA sudah tidak memungkinkan, karena tidak ada potensi pendukung,” ujarnya.

Mangadar pun menegaskan, jika pemerintah melakukan pembersihan KJA untuk tujuan Destinasi Wisata Danau Toba, pihaknya tetap memilih bertahan. Namun kalau diarahkan untuk zonanisasi KJA bisa diterima sepanjang tidak merugikan masyarakat pembudidaya ikan dengan media KJA.

Terpisah, Marudut Situmorang, pembudidaya ikan nila di Desa Tipang, Kec. Baktiraja itu mengaku jika ditekuni dengan serius, KJA merupakan usaha yang menjanjikan. Namun dalam kondisi Covid ini, tentu terdampak dan penghasilan berkurang.

Pun demikian, sejauh ini pihaknya belum pernah terpikir untuk meninggalkan usaha keramba. “Awalnya, tahun 1997, usaha keramba ini adalah yang paling utama dan diandalkan untuk menopang ekonomi keluarga. Namun meski sudah menekuni usaha sampingan yakni restoran di Tipang, KJA tadi belum bisa ditinggalkan dan merupakan usaha yang saling melengkapi,” ujarnya.

Dalam penataan Destinasi Wisata Danau Toba, Situmorang justru berharap agar KJA dilakukan penataan atau zonanisasi yang tidak merugikan masyarakat disekitarnya.
Dalam gencarnya penataan wisata Danau Toba unutk menarik kunjungan wisatawan, Marudut malah menawarkan pemerintah agar membuat terobosan wisata KJA dengan zonanisasi yang ramah lingkungan.

Sebab dari beberap wisatawan yang datang ke Danau Toba, tak jarang mereka ingin menghabiskan waktu di KJA dengan memberi makan ikan.
“Untuk menciptakan wisata baru, KJA ini bisa menjadi potensi. Jika semua fasilitas kita siapkan kenapa tidak, KJA itu kita jadikan tempat wisata.

Tidak melulu hanya mencemari lingkungan. Krena dibalik itu KJA juga sangat positif menopang ekonomi masyarakat dan menjaga ketersediaan kebutuhan ikan,” ujarnya.
Dalam penertiban KJA untuk sterilisasi Danau Toba, pemerintah harusnya melakukan kajian mendalam dan memberikan solusi masyarakat. Karena, tidak jarang masyarakat dipinggiran Danau Toba memamfaatkan potensi yang ada untuk budidaya ikan melalui KJA.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas, drh Nella Simamora melalui Kabid Perikanan, Rudi TH Simamora kepada Waspada, Senin (5/10) mengatakan sejauh ini keberadaan KJA di Kecamatan Baktiraja tridak begitu menghawatirkan masih bisa ditoleransi. Sebab usaha KJA di pinggir Danau Toba, Humbahas itu masih diusahai secara mandiri oleh masyarakat setempat tanpa ada perusahaan yang berinvestasi.

Dia juga mengatakan, sejauh ini, penataan KJA di Kecamatan Baktiraja dibina dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar.
Rudi juga memaparkan, sejauh ini, luasan KJA di Kecamatan Baktirarja belum ditetapkan.

Karena yang punya kewenangan penataan dan zonanisasi KJA adalah Pemprovsu dan itu diatur dalam Perda. “Kalau  ada ketetapan dari Pemprovsu untuk penataan atau zonanisasi KJA di Baktiraja, masih memungkinkan untuk memunculkan KJA baru. Sebab Perairan danau Toba di Kecamatan Baktiraja adalah Inled (sumber air) terbanyak ke Danau Toba.

Jadi Humbahas, ada istimewanya pengembangan KJA jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di kawasan Danau Toba.
Terkait ijin lingkungan KJA bagi masyarakat pembudidaya ikan Kecamatan Baktiraja, lanjut Rudi, kepada masyarakat tidak harus mengurus ijin lingkungan.

Sebab dalam Undang-undang Nomor 7/2016 tentang pembudidaya perlindungan dan nelayan pembudidaya ikan, bahwa yang memiliki ijin adalah pemilik KJA diatas luasan satu hektar. Sementara di Humbahas, luasan budidaya ikan masih jauh di bawah satu hektar (cas)


Keterangan Foto. Masyarakat pembudidaya ikan tengah memberi makan ikan dalam KJA

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2