PALAS (Waspada): Sejak menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Padanglawas (Palas) pada November 2021 lalu, drg Ahmad Zarnawi Pasaribu C.Cht dinilai belum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan Visi dan Misi Palas Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya).
Penilaian tersebut disampaikan aktivis dan pengamat pembangunan Palas, Donna Siregar SH, dan Direktur Lingkar Studi Pembangunan Sumatera Utara (LPS Sumut), Ansor Harahap kepada Waspada, Rabu (8/11) di Sibuhuan.
Mereka mengungkapkan, penilaian itu diperparah atas kondisi keuangan Pemda Palas yang mengalami defisit dua tahun berturut dan belum teratasi.
Ansor Harahap, mengungkapkan sejak Ahmad Zarnawi Pasaribu ditunjuk Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sebagai Plt Bupati Palas telah dua kali terjadi defisit APBD yakni, tahun anggaran 2022 dan 2023.
“Diakhir masa jabatan Plt ini telah meninggalkan kesan sangat buruk bagi kalangan ASN, tenaga honorer maupun masyarakat umum karena dianggap tidak mampu menjadi pemimpin di daerah ini,” ucap Ansor Harahap.
Katanya, sejak Ahmad Zarnawi sebagai pucuk pimpinan di Palas banyak persoalan yang muncul utamanya dalam merancang, menyusun dan mengelola APBD Palas.
Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya banyak hak-hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum terbayar akibat kondisi APBD Palas yang tidak sehat.
“Kondisi ini membuktikan penyusunan APBD telah terjadi ketimpangan, anggaran belanja lebih besar dari pemasukan. Baik dan buruknya penyusunan dan pengelolaan APBD, adalah salah satu cerminan keberhasilan kepala daerah,” kata Ansor.
Untuk itu Ansor berharap pembahasan R-APBD Palas 2024 tetap harus memperhatikan asas pembangunan terhadap masyarakat. Sekalipun ada pos yang harus ditutupi akibat kegagalan pembahasan P-APBD 2023, namun penting untuk dikritisi KUA-PPAS yang diajukan Pemkab Palas.
Ansor juga meminta, penyusunan R-APBD 2024 tidak boleh jadi ajang politik kepentingan sepihak atau kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
“Kita sangat prihatin atas kondisi ini, terlebih atas rendahnya PAD Palas yang telah berjalan 16 tahun. Buruk, tak punya etos kerja yang seimbang dengan potensi sumber daya yang ada,” kesal Ansor.
Donna Siregar, menambahkan defisit memang hal biasa terjadi dalam sistem penyerapan APBD. Namun, jika terjadi sampai dua kali ini menunjukkan ketidakmampuan Plt Bupati.
Mengingat kondisi ini, sudah seharusnya Plt Bupati mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan PAD sebaik mungkin. Namun, sangat disayangkan masih terdengar informasi adanya permainan atas penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perusahaan yang diduga tidak disetor ke kas daerah.
“Ini kan masih satu perusahaan yang tercium media. Apakah puluhan perusahaan yang beroperasi di Palas juga sama? Sehingga defisit tidak teratasi,” tanya Donna Siregar.
Kemudian, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial sebaiknya dikurangi atau jangan dulu dilaksanakan mengingat kondisi defisit yang belum teratasi.
Sebab, eskalasi defisit APBD Palas sudah sangat mengkhawatirkan. Jika tidak ditangani dengan serius bisa melampaui batas kumulatif defisit APBD 0,32 % dan apabila ini terjadi dikhawatirkan Pemerintahan Padanglawas akan lumpuh.
“Para anggota DPRD Palas juga sudah seharusnya bertindak dan menggunakan hak-hak yang diberikan UU, jangan hanya seolah terdiam atas kondisi ini. Sebab, masyarakat yang akan menjadi korban,” tegas Donna Siregar.
Sementara itu Plt Bupati Palas drg H Ahmad Zarnawi Pasaribu, baik melalui pesan singkat WhatsApp belum diperoleh keterangan dan tanggapannya terkait kondisi keuangan Pemda Palas tersebut.
“Pak Plt memang ngak masuk hari ini, lagi tugas luar,” ucap Kabag Protokoler Alianda Lubis MM, kepada Waspada, di kantor SKPD Terpadu Sigala-gala, Kamis (9/11). (cms)
