Ketua Tim Auditor PSR Langkat Dilaporkan Koptan

  • Bagikan
Pendamping Desa Koptan sekaligus pelapor, Doni Harsoyo (kiri) saat melayangkan tembusan ke BPKP Pusat. (Waspada/ist)
Pendamping Desa Koptan sekaligus pelapor, Doni Harsoyo (kiri) saat melayangkan tembusan ke BPKP Pusat. (Waspada/ist)

LANGKAT (Waspada): Ketua Tim Auditor program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) wilayah Langkat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut inisial DR, dilaporkan kelompok tani (Koptan) Kabupaten Langkat ke pimpinannya.

Selain dilaporkan ke pimpinan, laporan tertulis itu juga ditembuskan ke BPKP Pusat dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pusat. Laporan tertulis ini dilayangkan pada 24 November 2021 lalu.

Pendamping Desa Koptan sekaligus pelapor, Doni Harsoyo, ketika dikonfirmasi pada Rabu (7/12), membenarkan telah melaporkan oknum Ketua Tim Auditor PSR wilayah Langkat dari BPKP Sumut tersebut.

Doni menjelaskan, laporan itu terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan DR saat menjalankan tugas peninjauan ke lapangan tanggal 4 November 2021 lalu, tepatnya di Kecamatan Wampu.

“Saat peninjauan itu, oknum DR mengatakan semua areal sudah bagus dikerjakan, bibit juga bagus sehingga sesuai dengan bestek,” ujar Doni yang saat itu hadir di lapangan.

Namun pasca peninjauan, lanjut Doni, oknum DR bersama dua anggotanya serta oknum polisi Polres Langkat, meminta untuk bertemu. Bahkan, pertemuan di luar jam dinas dan di sejumlah caffe di Medan dan Kota Binjai berlangsung 3 kali.

“Pada pertemuan itu oknum DR menyebutkan agar ketiga Koptan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp10 miliar. Hal itu membuat para pengurus Koptan bingung serta heran. Apalagi hasil audit atas ketiga Koptan ini belum ada secara resmi dikeluarkan oleh BPKP Sumut,” beber Doni.

Doni dan para pengurus Koptan yang terdiri dari Koptan Gahuru Indah, Sumber Jaya, dan Sumber Makmur, juga kecewa, dimana laporan mereka sudah diterima namun belum ditindak lanjuti dengan maksimal oleh BPKP Sumut.

“Surat pengaduan kami masih berada di Bagian Dir I dan II. Sehingga menimbulkan tanda-tanya bagi kami, kesannya oknum DR masih setengah hati diperiksa atau ditindak oleh atasannya,” kata Doni.

“Laporan yang lama diproses membuat kami merasa dipermainkan oleh oknum Pejabat di BPKP Sumut, karena terkesan melindungi oknum yang diduga telah menyalah dalam menjalankan tugasnya,” tambah Doni.

Terpisah, Dirut PT Tosa Sakti Sejahtera Seri Ukur Ginting sebagai mitra kerja Koptan mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan ulah DR yang seakan mempermainkan Koptan.

“Jelas kami kecewa, di lapangan pelaksanaan sudah dikerjakan mencapai 80 persen. Padahal dananya baru cair sekitar 30 persen. Sehingga Koptan ini sudah berhutang sebanyak 50 persen kepada mitra kerja, siapa yang bayar,” tegasnya.

Sementara itu, Pardianto, mantan anggota DPRD Langkat Fraksi Partai Golkar yang juga pengurus Koptan menegaskan, PSR merupakan program yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan petani atau Perkebunan Rakyat.

“Adanya auditor yang tidak profesional ini, program PSR jadi terkendala. Karena itu perlu menjadi perhatian pimpinan instansi terkait, baik di perwakilan Sumut dan Pusat. Sebab hal ini sangat berdampak kepada kepentingan rakyat,” harapnya.

Sayangnya, pihak BPKP Sumut belum berkenan memberikan keterangan terkait audit yang dilakukan terhadap PSR Langkat. Humas BPKP Sumut ketika dihubungi dan dilayangkan konfirmasi via WhatsApp, tidak memberikan keterangan.

Sedangkan Korwas Bidang Investigasi dan Penindakan BPKP Sumut Handoko, ketika dikonfirmasi via selulernya enggan memberikan keterangan. Handoko mengaku masih sibuk. “Saya lagi sibuk, lagi ekspos dengan teman-teman polres lain. Nanti ya,” kata Handoko dan tak menjawab ketika dihubungi kembali. (a34)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *