Scroll Untuk Membaca

Sumut

Ketua DPW Sumut Kecewa, Musda II DPD PPNI Nisbar Gagal

Ketua DPW Sumut Kecewa, Musda II DPD PPNI Nisbar Gagal
Sejumlah oknum yang mengaku anggota PPNI Nias Barat melakukan aksi protes terkait pelaksanaan Musda II Nisbar, Sabtu (7/10).  Waspada/Ist

LAHOMI, Nisbar (Waspada): Ketua DPW Persatuan  Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap tindakan oknum yang merintangi dan menghalangi kegiatan PPNI dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap organisasi.

Rasa kekecewaan ini disampaikan Ketua DPW PPNI Sumut,  Mahsur Al Hazkiyani kepada wartawan, Sabtu (7/10) menanggapi gagalnya pelaksanaan Musda II DPD PPNI Kabupaten Nias Barat di Tokosa Hall karena adanya upaya dari pihak tertentu menggagalkan kegiatan dimaksud.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketua DPW Sumut Kecewa, Musda II DPD PPNI Nisbar Gagal

IKLAN

Menurut Mashur, tindakan merintangi dan berupaya menghalangi kegiatan PPNI merupakan bentuk pengkhianatan kepada organisasi karena merusak citra organisasi di mata masyarakat serta merugikan organisasi itu sendiri. Oknum-oknum pengkhianat organisasi tidak layak dan tidak ada tempat menjadi  menjadi pengurus PPNI.

Mahsur menjelaskan sudah pernah 2 kali mengundang rapat pengurus DPD PPNI Nias Barat periode 2013- 2018, namun tidak pernah hadir untuk rapat dan dialog.

Sebagai pengurus organisasi, tegasnya, pasti memahami isi surat undangan tersebut bahwa  yang tidak hadir dianggap menyetujui keputusan rapat dan punya tanggung jawab menghormati dan mematuhi keputusan rapat.

Pantauan di lokasi Musda, sejumlah tenaga keperawatan baik tenaga ASN maupun honorer terlihat protes dan menolak Musda dengan alasan tidak sesuai dengan ADRT PPNI. Bahkan terlihat ada oknum mencoba melakukan pengrusakakan spanduk dan berteriak teriak dengan lantang.

Atas kejadian tersebut Ketua DPW PPNI Sumut  Mahsur Al Hazkiyani akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke bagian Bidang Hukum PPNI Sumut untuk dapat ditelaah dan dikaji baik dari segi adanya indikasi kesengajaan menggagalkan kegiatan, pengrusakan hingga intimidasi para peserta maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

“Musda ini sudah diagendakan jauh-jauh hari dan proses serta mekanisme untuk pembentukan Careteker DPD PPNI sudah sesuai mekanisme. Tidak mungkin kami hadir dan melanggar regulasi kalau tidak sesuai mekanisme apalagi bila disebut tidak sesuai ADRT.  Peristiwa yang terjadi kita akan bahas di bidang hukum dan kode etik kita. Kita kaji kerugian yang diakibatkan oknum-oknum tersebut akan kita hitung kerugian secara materil maupun inmaterial dan akan kita laporkan ke penegak hukum,” tegas Mahsur.

Dijelaskannya, ia juga mengaku mendapat banyak laporan bahwa para peserta tidak berani datang karena mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa oknum pemerintahan.

Ketua DPW Sumut Kecewa, Musda II DPD PPNI Nisbar Gagal
Ketua DPW PPNI Sumut saat menyampaikan kekecewaannya terkait tindakan oknum tertentu sehingga pelaksanaan Musda II DPD PPNI Nisbar gagal, Sabtu (7/10). Waspada/Ist

“Sudah mengantongi sejumlah bukti baik rekaman maupun informasi adapun tekanan ataupun teror yakni dari mutasi hingga pencopotan jabatan.  Karena ini negara hukum maka kita akan kaji dan telaah agar diteruskan ke penegak hukum. Perlu ditegaskan organisasi ini murni organisasi profesi perawat yang biaya operasionalnya murni dari iuran anggota bukan ada iuran hibah dari pemerintah, artinya kami sangat menyesalkan info yang beredar adanya intervensi dari pemerintah daerah. Harusnya pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan ini seperti di kabupaten lain di seluruh Indonesia karena wadah ini pemersatu perawat, pengembangan ilmu keperawatan begitu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat,” tegasnya lagi.

Sementara salah seorang tenaga keperawatan, Darniati Mendrofa mengaku kecewa dengan pelaksanaan Musda tanpa adanya pemberitahuan kepadanya.

“Saya merasa keberatan tidak dilibatkan selaku panitia sudah dipilih oleh teman-teman dan kenapa saya tidak tahu DPKnya siapa. Sayapun sebagai panitia tidak tahu bekerja karena saya tidak tahu personel-personel saya. Sejak dipilih ketua pada Juli lalu memang tidak ada gerakan karena saya hanya menunggu. Tiba-tiba ada rapat pleno 30 September melalui zoom dan sudah ada nama-nama DPK itu ,  saya tidak tahu siapa yang pilih.  Langsung terbit SK.  Itulah keberatan saya,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Darniati, Mahsur mengatakan seluruh informasi selalu diteruskan dan semua pengurus telah digabungkan di grup WhatsApp sebagai wadah informasi. 

“Kalau beliau bilang tidak tahu, itu mengada-ada karena mereka juga sudah membuat grup Whatsapp segala informasi disampaikan di situ,” ujarnya. (a26)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE