Waspada
Waspada » Ketua DPRD Tidak Setuju Pasal 202 UU No. 10/2016 Diterapkan Di Pematangsiantar
Sumut

Ketua DPRD Tidak Setuju Pasal 202 UU No. 10/2016 Diterapkan Di Pematangsiantar

Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga yang dihubungi di DPRD, Senin (14/6) menyatakan tidak sependapat Pasal 202 UU No. 10 tahun 2016 tentang kompensasi kepada kepala daerah yang tidak sampai satu periode, karena Pilkada serentak, diterapkan di Kota Pematangsiantar. Waspada/Edoard Sinaga
Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga yang dihubungi di DPRD, Senin (14/6) menyatakan tidak sependapat Pasal 202 UU No. 10 tahun 2016 tentang kompensasi kepada kepala daerah yang tidak sampai satu periode, karena Pilkada serentak, diterapkan di Kota Pematangsiantar. Waspada/Edoard Sinaga

PEMATANGSIANTAR (Waspada): Ketua DPRD menyatakan tidak setuju Pasal 202 Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang kompensasi kepada kepala daerah yang tidak sampai satu periode akibat Pilkada serentak, diterapkan di Kota Pematangsiantar.

“Undang-undang kan tidak berlaku surut, di mana undang-undang tentang kompensasi kepada kepala daerah baru dibuat tahun 2016, sementara Pematangsiantar masuk dalam Pilkada serentak tahun 2015,” sebut Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga menjawab pertanyaan tentang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 ketika ditemui di kantor DPRD, Jl. H. Adam Malik, Senin (14/6).

Timbul dihubungi sehubungan pernyataan Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprovsu Ahmad Rasyid Ritonga, Gubsu akan segera melantik Calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar dr. Susanti Dewayani, SpA. Pelantikan segera dilakukan Gubsu, karena adanya perintah dari Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk melaksanakan Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 131.12/3649/Otda tanggal 4 Juni 2021 tentang pengangkatan Susanti Dewayani sebagai Wakil Wali Kota.

Namun, sebelum pelantikan dilaksanakan, Wali Kota Hefriansyah dan Wakil Wakil Wali Kota Togar Sitorus yang jabatan mereka seyogianya berakhir pada Februari 2022, harus lebih dulu diberhentikan dari jabatan mereka melalui sidang paripurna DPRD. Selanjutnya, Gubsu mengusulkan pemberhentian itu ke Mendagri dan selanjutnya melakukan pelantikan.

Menurut Timbul, meskipun sudah ada SK Mendagri tentang pengangkatan Calon Wakil Wali Kota, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima sepucuk surat pun tentang rencana pelantikan itu. “Namun, meski sudah ada surat yang disampaikan ke DPRD tentang pelantikan itu, kami akan lebih dulu melihat isinya untuk memepelajarinya, sebelum menindaklanjutinya.”

Menjawab pertanyaan, Timbul menyatakan seyogianya Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini harus menyelesaikan periode mereka sampai Februari 2022, agar tidak muncul kelak upaya hukum, karena calon Wakil Wali Kota dilantik sebelum berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini.

Wakil Ketua DPRD Mangatas M Silalahi turut menimpali saat itu dan senada dengan Ketua DPRD.

Seperti diberitakan muncul berbagai informasi yang tidak jelas tentang pelantikan calon Wakil Wali Kota, dimana berbagai informasi itu menyebutkan calon Wakil Wali Kota akan dilantik pada Juli 2021 dan informasi lainnya menyebutkan calon Wakil Wali Kota akan dilantik setelah berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini.

Seperti diketahui, Pematangsiantar sebelumnya ikut dalam Pilkda serentak tahun 2015. Namun, saat pencalonan, muncul gugatan, hingga Pilkada Pematangsiantar ditunda dan akhirnya dilaksanakan tahun 2016. Saat itu terpilih Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hulman Sitorus dan Hefriansyah. Tapi, sebelum dilantik, Hulman Sitorus meninggal dunia, hingga hanya Wakil Wali Kota yang dilantik. Selanjutnya, dilakukan pengangkatan terhadap Wakil Wali Kota Hefriansyah menjadi Wali Kota dan dilantik pada Februari 2017. Kemudian, dilakukan pemilihan Wakil Wali Kota dan terpilih serta dilantik Togar Sitorus menjadi Wakil Wali Kota.

Sementara, dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020, terpilih pasangan calon (Paslon) tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ir. Asner Silalahi, MT dan dr. Susanti Dewayani, SpA dengan mengalahkan kotak kosong. Namun, setelah KPU melakukan rekapitulasi penghitungan suara, Asner Silalahi meninggal dunia, karena sakit di Rumah Sakit Columbia Asia, Kota Medan, Rabu (13/1) pukul 17:30, hingga direncanakan yang akan dilantik hanya Wakil Wali Kota dan selanjutnya akan diangkat sebagai Wali Kota sesuai ketentuan.

Dengan meninggalnya calon Wali Kota itu dan akan diangkatnya Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota, saat ini bermunculan berbagai figur yang mendaftar ke partai politik sebagai bakal calon Wakil Wali Kota, diantaranya Wakil Ketua DPRD Mangatas M Silalahi.(a28/C).

Baca juga:

Dua Jukir Liar Diamankan Tim Tekab Unit Reskrim Polres Pematangsiantar

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2