Ketua DPRD Minta Menteri BUMN Evaluasi Manajemen AP II Kualanamu

Ketua DPRD Minta Menteri BUMN Evaluasi Manajemen AP II Kualanamu

  • Bagikan
Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri. Ketua DPRD Minta Menteri BUMN Evaluasi Manajemen AP II Kualanamu. Waspada/Ist
Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri. Ketua DPRD Minta Menteri BUMN Evaluasi Manajemen AP II Kualanamu. Waspada/Ist

DELISERDANG (Waspada): Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri, SH mengakui terkejut, PT Angkasa Pura (AP) II Kualanamu digugat rekanan Rp1,8 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam terkait kontrak kerja belum dibayar. Karena itu, Zakky meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja manajemen, mulai dari direksi, komisaris hingga Executive General Manager (EGM) AP II Kualanamu, Deliserdang.

“Adanya kejadian pekerjaan belum dibayarkan oleh pihak AP II Kualanamu kepada rekanan, ini sebuah masalah yang tidak boleh dibiarkan. Maka perlu ada evaluasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN di tubuh manajemen PT Angkasa Pura II, yang merupakan perusahaan berplat merah tersebut,” kata Ketua DPRD Deliserdang, Zakky, kepada wartawan, Rabu (10/2) di Lubukpakam.

Zakky yang menanggapi pemberitaan sebelumnya menyebutkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, gugatan secara perdata yang dilakukan oleh rekanan terhadap AP II karena pekerjaan sudah selesai tapi pembayaran belum dilakukan. Pekerjaan itu adalah pengadaan dan pemasangan AC di Garbarata Terminal Bandara Internasional Kualanamu dan sudah diserahterimakan pada 8 April 2020, kepada PT Angkasa Pura II Kualanamu.

“Kejadian ini tidak boleh dibiarkan, kita mendukung upaya rekanan untuk mendapatkan keadilan lewat gugatannya ke PN Lubukpakam,” ungkap Zakky.

Zakky pun berkeyakinan di masa kepemimpinan Erick Thohir yang telah memasuki dua tahun menjabat sebagai Menteri BUMN yang sudah melakukan berbagai macam gebrakan. Kata Zakky, Erick melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN. Diawali dengan memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN.

“Aksi yang dilakukan pak Erick ini diharapkan bisa membawa citra dan kinerja BUMN menjadi lebih baik. Sekali lagi, termasuklah dengan mengevaluasi kinerja di AP II Kualanamu ini,” harap Zakky.

Sementara sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan pokok perkara atas gugatan CV Marendal Mas terhadap tergugat PT AP II Kualanamu di PN Lubukpakam terkait kontrak kerja belum dibayar, Kamis (4/2) di PN Lubuk Pakam.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Munawar Hamidi SH, didampingi hakim anggota Irwansyah dan Halimatussakdiah, dihadiri Direktur CV Marendal Mas, Syamsul Chaniago melalui kuasa hukumnya Sigit Purnomo SH dan Iqbal Saputra SH sedangkan perwakilan PT Angkasa Pura II, Paulina Simbolon selaku PLT Manager Branch Comunication Legal PT Angkasa Pura II Kualanamu.

Sigit menyebutkan, bahwasanya CV Marendal Mas hanya ingin meminta kepada pihak Bandara Kualanamu untuk menunaikan kewajibannya. “Klien kita dirugikan. Kerugian itu mencapai sesuai pokok gugatan kita kurang lebih mencapai 1,8 miliar,” sebutnya.

Sigit pun mengakui kliennya tersebut berharap mendapatkan keadilan dengan putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan kliennya dengan mengabulkan pokok gugatannya senilai Rp1,8 miliar. “Harapan kita kepada majelis hakim dapat melihatlah dengan mengabulkan daripada pokok gugatan kita yang di mana notabenenya klien kita sangat dirugikan,” harapnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Manager Branch Comunication Legal PT Angkasa Pura II Paulina Simbolon ketika dikonfirmasi tidak bersedia menjelaskan secara rinci terkait permasalahan tersebut, dia menyebutkan pada Kamis (11/2) nanti pihak Bandara Kualanamu memberikan jawaban. “Jadi jawaban kita nanti Kamis tanggal 11 Febuari,” tandasnya. (a16).

 

  • Bagikan