P. BRANDAN (Waspada): Kasus dugaan penyelewengan Bansos BBM dampak inflasi tahun 2022 buat nelayan tradisional di Desa Perlis, Kec. Brandan Barat, makin terkuak setelah BPD menemui Kadis Kelautan dan Perikanan Langkat, Senin (8/7).
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perlis menduga kuat telah terjadi praktik kotor memanipulatif atau menggelembungan jumlah para nelayan penerima bantuan uang tunai yang angkanya cukup signifikan.
“Data nelayan penerima bantuan yang diberi pihak desa ke BPD jumlahnya 490 orang, sementara data yang diserahkan desa ke Dinas Kelautan dan Perikanan dibengkakan menjadi 850 orang,” ungkap Ketua BPD Perlis, Mukhlis, kepada Waspada, Selasa (9/7).
Mukhlis mensinyalir, data ratusan nelayan penerima bantuan yang disampaikan pihak desa ke Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat sebagian besarnya fiktif sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Baca juga:
Ketua BPD memastikan tanda tangan nama-nama nelayan penerima bantuan dipalsukan. Hal ini dibuktikan setelah pihaknya melakukan identifikasi dan cross check dengan para nelayan yang nama, serta tandatangannya tertera di dalam dokumen tanda terima uang.
“Data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan sudah saya cross check dengan nelayan. Sebagian besar nelayan mengaku bahwa tandatangan mereka sebagaimana yang terlampir dalam bukti tanda terima uang telah dipalsukan,” ujarnya.
Ketua BPD mengungkapkan, nilai bantuan pemerintah buat nelayan masing-masing sebesar Rp300 ribu, namun faktanya, yang disalurkan ke nelayan tidak utuh, yakni cuma Rp100 ribu, bahkan ada bantuan yang tidak disalurkan sama sekali kepada nelayan.
Mukhlis mendesak Kadus, sebagai pihak yang dipercaya untuk menyalurkan uang Bansos secepatnya mengembalikan uang bantuan dari pemerintah tersebut kepada nelayan, jika tidak, ia tidak dapat membendung aksi demo para nelayan.
Menurut dia, para nelayan sudah memberikan ultimatum, jika uang bantuan dari pemerintah ini tidak segera dikembalikan, maka ratusan nelayan akan melakukan aksi demo lanjutan secara besar-besaran.
Baca juga:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat Tengku Auzai dikonfirmasi Waspada.id terkait masalah ini menyarankan kepada semua pihak di desa untuk menyelesaikan masalah dengan baik agar suasana tetap kondusif.
Dia menambahkan, dalam masalah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terkait dalam proses penyaluran bantuan. Menurut Kadis, uang bantuan disalurkan melalui Bank Sumut kepada masing-masing rekening kelompok nelayan.
Sebelumnya, Kades Perlis, Kec. Brandan Barat, Junaidi Salim menyatakan, ia sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan warga untuk menyelesaikan persoalan ini, namun hingga kini belum ditemukan solusinya.
Kades mengungkapkan, Kadus mengaku dana bantuan telah disalurkan kepada masyarakat nelayan, namun yang membuatnya bingung, sebagian dari nelayan mengaku mereka belum menerima.
Menyinggung adanya laporan Ketua BPD ke Cabjari P. Brandan, Kades mengatakan, ia menghormati langkah hukum yang ditempuh masyarakat yang melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana Bansos BBM ke Cabjari P. Brandan.(a10)
