Waspada
Waspada » Ketua APD Tapsel Dukung MOU Dengan Kejaksaan
Sumut

Ketua APD Tapsel Dukung MOU Dengan Kejaksaan

Waspada/ist Jaksa Garda Desa Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dilaksanakan tanggal 21 April - 07 Mei 2021. 

 

TAPSEL (Waspada) : Ketua Asosiasi Perangkat Desa (APD) Kabupaten Tapanuli Selatan, Hasan Basri meminta kepada seluruh kepala desa menerapkan transfaransi dana desa, mendukung MOU dengan Kejaksaan Negeri Tapsel.

Hal itu guna mencegah terjadinya penyimpangan, kemudian meneken kerja sama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) untuk dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dimaksud.

”Kami Asosiasi Perangkat Desa Tapsel mendukung dan menandatangani MoU tentang koordinasi dan pelaksanaan tugas (pengawasan dana desa) dengan kejaksaan negeri Tapsel.”

“MoU ini dalam rangka peningkatan pendampingan dan pengawalan dana desa,” kata Ketua APD Tapsel, Hasan Basri kepada waspada, Sabtu (8/5) usai mengikuti acara Jaksa Garda Desa di Kec. Batang Angkola, kemarin.

Kegiatan sosialisasi melibatkan Kejari Tapsel, Pihak Camat seluruhnya 15 se- Tapsel dan 211 perangkat desa yang mendapat dana desa dari jumlah desa 212, namun satu desa tidak mendapat dana desa.

Dirinya juga mengaku Kejaksaan Negeri Tapsel telah melakukan pengawasan dana desa.

Ia berharap hal tersebut dapat membantu mengurangi potensi penyimpangan dana desa, sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 51Ayat 2 dan Pasal 64 Ayat 1.

”Selama ini jika ada kesalahan kepala desa soal penggunaan dana desa karena banyak yang kurang faham. Untuk itu, APD Tapsel mendukung mou dengan kejari tapsel dengan pengawalan dana desa,”ujar Hasan.

Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Tapsel, Ardian SH MH didampingi Kasi Intelijen, Saman Dohar Munthe SH MH, saat di kediamannya di Kota Padangsidimpuan mengungkapkan adanya mou antara kepala desa se-Tapsel dengan kejari tapsel sebagai wujud pengawasan dana desa oleh Kejaksaan.

Menurut Saman, paradigma pengawasan dana desa bukanlah untuk mencari kesalahan, namun mendukung dan mengawasi pelaksanaan dana desa sejak awal pelaksanaannya.

“Paradigmanya, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi kita mendukung apa-apa yang baik, dan bersama-sama terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Program dana desa menurutnya, peluang bagi kejaksaan untuk menjadi mitra Kepala Desa agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai target dan harapan.

Dana desa sendiri, telah disalurkan sejak tahun 2015 yang jika dihitung total hingga tahun 2021 di Kabupaten Tapanuli Selatan diperkirakan mencapai Rp 1,3 Triliun lebih.

Kegiatan sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 tersebut dilaksanakan mulai tanggal 21 April – 07 Mei 2021.

Adapun peserta dari kegiatan tersebut yakni Kasi Intelijen, Saman Dohar Munthe SH MH, Kasi Bin, Amiruddin Harahap SH MH dan jajaran kejari Tapsel.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan kepala dinas PMD Tapsel,  perwakilan kepala desa, dan perwakilan pendamping desa dan Camat.(a38)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2