Kemenkeu RI Serahkan Penghargaan Kepada Wali Kota Binjai

Kemenkeu RI Serahkan Penghargaan Kepada Wali Kota Binjai

  • Bagikan
Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut dan Ka KPPN Medan bersama Wali Kota Binjai Amir Hamzah (Waspada/ Riswan Rika/B)
Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut dan Ka KPPN Medan bersama Wali Kota Binjai Amir Hamzah (Waspada/ Riswan Rika/B)

BINJAI (Waspada) : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) diwakili Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara Drs. Tirta Sebayang MM menyerahkan plakat dan piagam atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan Pemko Binjai lima kali berturut-turut, 2016 hingga 2020, Kamis (21/10) di rumah dinas Wali Kota, Jalan Veteran Binjai.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut Tirta Sebayang menyatakan plakat dan piagam penghargaan harus diberikan langsung sesuai pesan Menteri Keuangan RI . Tirta Sebayang menyatakan Pemko Binjai sudah mengelola keuangan secara full dengan baik, sesuai tiga paket ketentuan keuangan Negara. Pemberian penghargaan oleh Menteri Keuangan RI guna memotivasi pemerintah kabupatan dan kota di Indonesia.

Menurut Tirta masih ada Pemkab maupun Pemko yang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan Kementrian Keuangan RI. Di Sumatera Utara ada 34 kabupaten dan kota, ternyata masih ada 10 daerah belum memperolehnya. Binjai sudah meraih WTP lima kali berturut-turut harus menjadi contoh dan jika bisa daerah yang belum berhasil bisa belajar ke Binjai. Sehingga kota Binjai menjadi tempat pembelajaran dan menjadi wajah Sumatera Utara. Menurut Tirta Sebayang ada survey menyatakan Prov. Sumatera Utara merupakan tolok ukur, jika Sumatera Utara baik, Indonesia bisa dikatakan sudah bagus.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah berharap Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara beserta Ka KPPN Medan yang hadir dapat memberikan bimbingan,sehingga prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan. Amir Hamzah menyatakan di hadapan Sekdako Irwansyah Nasution, Ka Inspektorat Eka Edi Saputra dan Ka BPKAD Binjai Affan Siregar serta pimpinan OPD, prestasi meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan di lingkungan kerja harus akuntabilitabel dan transparan.

Amir mengemukakan, sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan di tengah situasi pandemik Covid-19 akuntabilitas dan transparasi harus tetap terjaga. Program kegiatan mulai perecanaan, penglolaan dan pelaksanaan anggaran sampai kepada pelaporan harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel serta mematahui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, baik secara administrasi maupun teknis.(a12/B)

  • Bagikan