Waspada
Waspada » Kejari Tobasa Sosialisasi PPS Dan Bantuan Hukum Kepada Pemkab
Sumut

Kejari Tobasa Sosialisasi PPS Dan Bantuan Hukum Kepada Pemkab

SOSIALISASI PPS dan pendampingan hukum oleh Kejari Tobasa di Balai Data Kantor Bupati Toba, Kamis (3/12). Waspada/Ramsiana Gultom
SOSIALISASI PPS dan pendampingan hukum oleh Kejari Tobasa di Balai Data Kantor Bupati Toba, Kamis (3/12). Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mengadakan sosialisasi terkait Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dan pendampingan hukum di Kabupaten Toba.

Sodialisasi dilaksanakan di Balai Data Kantor Bupati Toba, Kamis (3/12).

Kepala Kejaksaan Kabupaten Tobasa DR Robinson Sitorus SH, MHum dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi tentang hukum penting kepada seluruh masyarakat termasuk pejabat di pemerintahan.

“Kejaksaan tidak semata hanya penegak hukum namun terpenting kita ingat adalah peran kejaksaan sangat terbuka membuka ruang konsultasi tentang hukum baik pidana maupun perdata,” ujar Robinson.

Ia menjelaskan bahwa peran kejaksaan yang diatur di UU dan Peraturan Kejaksaan Agung supaya dimanfaatkan oleh siapapun khususnya kepada satuan kerja di kantor pemerintahan supaya bisa bekerja dengan elegan sebaiknya melakukan konsultasi hukum.

“Bapak ibu sudah dapat 2 bahan, silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi lebih lanjut. Selama ini antara Kejaksaan sudah banyak terjalin kerjasama dengan Pemkab Toba dalam penanganan kasus perdata dan tata urusan negara. Harapan kita, seluruh bentuk pelaksanaan pembangunan strategis tidak terbuka kesempatan melanggar aturan terhadap hukum,” terang Robinson.

Pjs Bupati Toba Haryanto Butarbutar dalam sambutannya menegaskan kepada seluruh jajarannya di seluruh SKPD supaya memanfaatkan kesempatan sosialisasi dalam membekali diri untuk menjalankan kegiatan.

“Jika kita konsultasi dan koordinasi, kita yakin seluruh kegiatan yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik dan jauh dari pelanggaran terutama saat menjalankan pembangunan, pihak kejaksaan bisa mengingatkan ketika pelaksanaan kegiatan berpotensi menyalahi hukum,” imbuhnya.

Selaku pemateri, Kasi Datun Hamonangan Sidauruk, SH mengatakan setelah ditetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana sehingga tujuan pembangunan sesuai diharapkan oleh pemerintah.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat mendukung penyelenggaraan pembangunan yang sukses tidak terkendala dengan hukum,” sebutnya.

Hamonangan menyampaikan bahwa pembentukan TP4D telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-152/A/JA/10/1015 diikuti Instruksi Jaksa Agung RI No 001/A/JA/10/2015 diubah menjadi Keputusan Jaksa Agung RI No Kep 059/A/JA/03/2018 ditindak lanjuti oleh kejaksaan sehingga permasalahan menyalahi hukum di pemerintahan lebih diminimalisir.

Pemateri kedua, Kasi Intel Gilbeth Sitindaon SH, MHum dalam paparnnya menjelaskan pengertian pembangunan strategis (PPS) berlanjut dengan upaya pendampingan dilakukan harus melalui permohonan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang dimohonkan kepada Kejaksaan.

“Permohonan harusnya sejak dimulai sehingga pengawalan bisa dilakukan sesuai aturan atau mekanisme,” sebutnya dalam hal ini setelah diajukan akan diterbitkan surat perintah tugas berlanjut hingga pengawasan.

Gilbeth menegaskan, ancaman dan gangguan yang terjadi dalam pembangunan akan mengganggu kinerja kejaksaan, pihaknya berharap konsultasi tentang hukum supaya terlaksana.

“Kejaksaan lebih mengarah kepada deteksi dini pencegahan bagaimana dalam menjalankan pembangunan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum,” terang Gilbteh.

Hadir dalam Sosialisasi Kadis PMD Henry Silalahi, Kadis Kesehatan Juliwan Hutapea, Kadishub Tito Siahaan, Kadis Perkim Jonni Lubis, Kepala Bagian Hukum Lukman Siagian, Kabag Pertanahan dan Kabag Pembangunan Marihot Simanjuntak. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2