Waspada
Waspada » Kejari Tobasa Ajukan Banding Kasus Korupsi Amborgang-Sampuara
Headlines Sumut

Kejari Tobasa Ajukan Banding Kasus Korupsi Amborgang-Sampuara

Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu, SH, MH. Kejari Tobasa Ajukan Banding Kasus Korupsi Amborgang-Sampuara. Waspada/Ramsiana Gultom
Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu, SH, MH. Kejari Tobasa Ajukan Banding Kasus Korupsi Amborgang-Sampuara. Waspada/Ramsiana Gultom

TOBA (Waspada) : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Toba Samosir, Baringin ,SH, MH menyatakan banding atas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara tindak pidana korupsi kasus Amborgang-Sampuara selama 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada kedua terdakwa.

Rencana banding ini disampaikan Baringin lewat pers rilis kepada wartawan, di kantor Kejari Tobasa, Rabu (3/3).

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 1 Maret 2021 telah dibacakan putusan atas kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jalan Amborgang-Sampuara, Kecamatan Porsea-Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017,” ujar Baringin.

Dalam putusan disebutkan, bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara dengan putusan kurungan penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan kepada Bernad Jonly Siagian dan  putusan kurungan penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan kepada Fernando Hutapea.

Berdasarkan penuturan Baringin, pasal yang terbukti dalam kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangnan jalan Amborgang–Sampuara Kecamatan Porsea-Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017 dikenakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut ialah, Bernand Siagian terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai PPK dalam pengawasan serta keduanya terbukti merugikan keuangan negara,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menuntut terdakwa Bernad Jonly Siagian dan Fernando Hutapea dengan tuntutan penjara selama 5 Tahun 6 bulan dengan denda masing-masing Rp200 juta dengan Uang Pengganti sebesar Rp278.167.685 dari total kerugian negara sebesar Rp511.767.685,20.

“Kerugian negara tersebut didapat dari hasil perhitungan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa pengembalian yang dilakukan oleh para terdakwa pada tahap penyidikan dengan total sebesar Rp233.600.000  yang kemudian dianggap sebagai pengembalian uang pengganti keseluruhan dari kerugian negara. Oleh karena itu, kita akan ajukan banding atas putusan tersebut,” pungkas Baringin. (a36)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2