Kejari Sergai Hentikan Perkara Pidana Berdasarkan RJ

  • Bagikan
KAJARI Sergai Donny Haryono bersama para Kasi, pihak tersangka dan korban usai penghentian penuntutan perkara berdasarkan RJ, Selasa (23/11) di gedung Kejari Sergai di Sei Rampah. Waspada/Ist
KAJARI Sergai Donny Haryono bersama para Kasi, pihak tersangka dan korban usai penghentian penuntutan perkara berdasarkan RJ, Selasa (23/11) di gedung Kejari Sergai di Sei Rampah. Waspada/Ist

SEIRAMPAH (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai (Sergai) menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan Restoratif Justice (RJ) terhadap perkara pidana atas nama Rotan Lumban Gaol, Selasa (23/11).

Rotan Lumban Gaol warga Dusun VII Desa Pertapakan, Kecamtan Tebingtinggi yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga pada 12 Agustus 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Perkara berawal saat tersangka pulang kerja dan mendapati di perbatasan rumahnya dengan rumah saksi korban telah berdiri pagar pembatas yang terbuat dari kawat berduri.

Tersangka yang merasa emosi kemudian merusak dan mencabut pagar pembatas tersebut, selanjutnya saksi korban yang tidak terima kemudian melaporkan tetangganya itu ke Polsek Tebingtinggi dan selanjutnya dilakukan penyidikan.

Perkara terus bergulir ke Kejaksaan dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) P-21, selanjutnya JPU melakukan mediasi antara pihak tersangka dan korban dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, penyidik, aparat Pemerintahan Desa, serta tokoh masyarakat pada 15 November 2021.

Dalam proses mediasi tersebut tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan saling memaafkan dan pihak tersangka memberikan ganti rugi kepada pihak korban.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut dan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum maka Penuntutan terhadap perkara tersebut dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Kajari Sergai, Donny Haryono Setyawan didampingi Kasi Inter, Agus Adi Atmaja kepada sejumlah Wartawan mengatakan bahwa penghentian penuntutan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Kebijakan Jaksa Agung RI.

Sebagaimana tertuang, lanjut Kajari, dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

“Hal yang menjadi alasan penghentian penuntutan adalah ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun dan atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,- serta telah adanya kesepakatan perdamaian”, papar Donny Haryono.

Ditambahkan Kajari, penyelesaian perkara secara RJ diyakini memberikan manfaat dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terutama dalam hal mengenai pemulihan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat dan mengurangi over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, tutupnya. (a15)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *